PUPR siapkan Rp9,2 triliun bangun jembatan gantung hingga sanitasi

Rabu, 20 Maret 2019 | 14:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,2 triliun untuk melaksanakan program padat karya tunai pada tahun ini. Anggaran tersebut naik Rp1 triliun jika dibandingkan 2018 kemarin.

Ia mengatakan, anggaran tersebut digelontorkan untuk melaksanakan tujuh program padat karya tunai. Pertama dan kedua, sebesar Rp2,02 triliun akan digunakan untuk pembangunan jembatan gantung program peningkatan tata guna air irigasi. Program padat karya ini akan dilaksanakan di 9.000 desa.

Ketiga, sebesar Rp4,29 triliun untuk bantuan stimulan rumah swadaya atau program bedah rumah. Keempat, Rp540 miliar untuk penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Kelima, sebesar Rp280 miliar untuk penataan kota tanpa kumuh.

Keenam, sebesar Rp960 miliar untuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ketujuh, sebesar Rp320 miliar untuk melaksanakan program sanitasi berbasis masyarakat. Basuki mengatakan anggaran tersebut salah satunya digelontorkan untuk pelaksanaan program padat karya tunai di Banten.

Wilayah tersebut, rencananya akan mendapatkan anggaran program padat karya tunai sebesar Rp288,7 miliar. Basuki berharap gelontoran anggaran untuk program padat karya tunai tersebut nantinya bisa bermanfaat besar.

Untuk padat karya tunai di bidang keciptakaryaan misalnya, ia berharap nantinya program tersebut bisa meningkatkan akses anak Indonesia pada air bersih dan sanitasi yang baik. "Apabila anak tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi baik, itu bisa berisiko pada stunting. Itu harus dihindari," katanya seperti dikutip dari website Kementerian PUPR, Rabu (20/3).

Sebagai informasi pemerintah sejak 2018 lalu memang melaksanakan program padat karya tunai. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di desa-desa dan daerah.

Program juga dilaksanakan agar peredaran uang di daerah sehingga pertumbuhan ekonomi kian merata. kbc10

Bagikan artikel ini: