Genjot daya saing ekspor produk pertanian, tiga institusi ini integrasikan data

Sabtu, 6 April 2019 | 07:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Tiga institusi pemerintah berkomitmen mengintegrasikan data terkait pemasukan ekspor dan impor (eksim) produk pertanian dan Perikanan .Diharapkan dapat dijadikan rumusan kebijakan untuk meningkatkan peluang ekspor pertanian dan produk turunannya.

Komitmen pertukaran data kepabean eksim produk pertanian ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Badan Karantina Pertanian (Kementan), Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan  dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil menerangkan Kementan mengalami kesulitan dalam menyusun kebijakan terkait eksportasi produk pertanian karena hanya memiliki data berkaitan phytosanitary certificate. Pelaku usaha juga belum berkewajiban menginput nilai ekonomis komoditas ekspor Ditjen Bea Cukai seperti Nilai Pemberitahuan Ekspor Barang .Pahal, dokumen tersebut dimiliki Ditjen Bea Cukai seperti Nilai Pemberitahuan Ekspor Barang .

“Beberapa bulan ini kita gencar mendorong eksportasi pertanian,tapi ketika dilapangan melepas beberapa komoditas ke negara tujuan tapi data kartantina tidak dapat merekam semua komoditas .Karena kita ingin supaya komoditas yang dikelola dapat dikerjasamakan,”ujarnya.

Kementan telah  menerapkan aplikasi  i- Mace, apabila data Bea dan Cukai dapat diperoleh pihaknya akan mampu  menganalisa negara mana saja dan komoditas serta volume  produk pertanian yang dibutuhkan. Begitu juga negara kompetitor ekspornya.”Bahkan pete dan jengkol kita ternyata dibutuhkan di Negara Timur Tengah,” kata dia. 

Selain akses pertukaran data tersebut, 2 poin kerja sama lainnya adalah pemanfatan bersama sarana dan prasarana pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran baik Bandar Udara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara. Dan terakhir adalah penguatan pemeriksaan secara terintegritas melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Dijelaskan selaku penyelenggara fasilitasi perdagangan bagi komoditas pertanian dan perikanan ekspor, ketiga unit kerja itu selalu berada berdampingan di kepabean atau seluruh tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah NKRI.

"Otoritas karantina mengatur regulasi perdagangan khususnya sektor pertanian dan perikanan, jadi dapat memberikan jaminan kualitas produk melalui sertifikasi kesehatan hasil pertanian dan perikanan secara real time, akurat dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini secara faktual mereduksi dwelling time dalam proses clearance kepabeanan dan berimplikasi langsung terhadap efisiensi biaya operasional," ujar Jamil.

Saat ini sudah 5 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang sudah terintegrasi masing-masing Tanjung Priok, Surabaya, Belawan, Soekarno Hatta dan Semarang.Seiring dengan penerapan e-government melalui pengembangan sistem informasi secara optimal di seluruh lini layanan publik, maka layanan perkarantinaan juga telah melalui proses yang lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif pengguna jasa.

Penerapan e-government dengan instansi terkait di pelabuhan/bandara diwujudkan dengan peran serta karantina pertanian dalam implementasi Indonesia National Single Windows (INSW) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.

Dengan penerapan INSW di lima pelabuhan utama itu, proses pengeluaran barang dari kepabeanan khusus untuk impor semua sudah menggunakan transaksi elektronik melalui portal INSW.Inhouse system perkarantinaan terus dikembangkan agar terus serarah dengan perkembangan INSW. Salah satunya adalah penerapan Permohonan Pemeriksaan Karantina secara elektronik (PPK Online).

Penerapan PPK Online ini akan memudahkan pengguna jasa dalam pengajuan permohonan pemeriksaan karantina, dengan tidak lagi mendatangi counter pelayanan, tetapi pengajuan dapat dilakukan melalui perusahaan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sehingga lebih cepat dan simple.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan jajarannya di seluruh Indonesia siap dalam membantu akselerasi ekspor sekaligus pengendalian impor. Pihaknya juga mengajak jajaran otoritas karantina meningkatkan pengawasan terhadap masuk dan tersebarnya komoditas pertanian dan perikanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.

"Langkah kolaboratif dan sinergi berupa single submission, single inspection dan single profile ini dapat diintegrasikan sehingga dapat menjadikan kualitas produk pertanian dan perikanan meningkat dan dipercaya dengan hasil akhir berupa daya saing produk kita di pasar ekspor," tegas Heru.

Heru menambahkan biaya logistik yang saat ini sebesar 24% dari total Produk Domestik Bruto atau senilai Rp 1.820 triliun atau termahal didunia, melalui integrasi data eksim ini secara bertahap dapat ditekan. “Mimpi kita , kalau bisa  turun sampai dibawah 20 % .Tentunya, untuk langkah selanjutnya harus melibatkan Angkasa Pura dan Pelindo,” harap Heru.kbc11

Bagikan artikel ini: