Sawit RI ditolak Eropa, pemerintah bidik negara baru

Sabtu, 13 April 2019 | 08:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dengan adanya kampanye negatif kelapa sawit Indonesia oleh Eropa. Namun demikian, untuk tetap memasarkan kelapa sawit, pemerintah akan memperluas pasar di Asia dan Afrika melalui Free Trade Agreement (FTA).

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (12/4/2019). "Memang sedang berjalan (perluasan pasar ekspor lewat Free Trade Agreement). Itu Menteri Perdagangan (tugasnya) saya tahu pembicaraan sudah mulai," ujarnya.

Darmin menjelaskan, negara yang tengah dalam negosiasi seperti Pakistan hingga India. Komunikasi dengan kedua negara tersebut terus dilakukan secara intensif. "Rasanya dengan India itu mestinya sudah, Pakistan juga sudah," tutur dia.

Ada satu negara lain yang sedang tahap pendekatan dengan pemerintah dalam rangka ekspor kelapa sawit yaitu Turki. "Turki sudah dimulai dibicarakan juga. Jadi pembicaraan juga juga sudah jalan," kata Darmin.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, pemerintah memang lebih fokus mengembangkan pasar ekspor kelapa sawit menuju negara yang menggunakan minyak sawit sebagai kebutuhan sehari-hari.

"Dan memang kita dahulukan ke negara yang banyak menggunakan palm oil. Setelah Asia Selatan kita masuk ke Afrika," tandasnya.

Sekadar diketahui, pemerintah Indonesia bakal melaporkan Uni Eropa kepada World Trade Organization (WTO) apabila kampanye hitam terhadap kelapa sawit berlaku secara resmi pada Mei 2019. Hal ini sudah merupakan kesepakatan bersama dengan penghasil kelapa sawit lainnya seperti Malaysia dan Colombia.

Darmin Nasution mengatakan, pemerintah juga akan melakukan review hubungan perdagangan Indonesia dengan negara tersebut. Saat ini, Indonesia-Eropa tengah dalam perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

"Selain menempuh litigasi di dispute. Secara jalan kita akan review hubungan kita dengan mereka. Mereka tahu kita sedang menempuh perundingan CEPA," ujar dia.

Darmin mengatakan, pemerintah juga siap melakukan beberapa review terhadap produk asal Uni Eropa. Meski demikian, dia belum dapat menyampaikan jenis produk tersebut. 

"Indonesia-EU tidak perlu dijelaskan detail sekarang. Tapi digambarkan bahwa kita pasti akan ambil langkah begitu delegated act di adapt (sesuaikan) oleh dewan Eropa dua bulan dari sekarang," ujar dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI Peter Gontha menegaskan sikap Indonesia mantap untuk membawa kasus ini kepada WTO jika kampanye negatif tetap berlaku.

"Keputusan atau kesepakatan kita secara intern kalau sampai RED II Delegated ACT ini diberlakukan pada 12 Mei pukul 00.00, Indonesia akan menempuh jalur litigasi di WTO," paparnya.

Posisi Indonesia saat ini, menurut dia, sudah sangat jelas. Petani kelapa sawit Indonesia akan terkena dampak kebijakan itu lebih besar dari penduduk Belanda sekitar 17 juta jiwa dan Belgia sekitar 11 juta. Sebab ada 19,5 juta petani sawit yang akan kena dampak jika sawit didiskriminasi.

"Pertarungan itu terjadi di Brussels dan terus terang saja kita tidak ingin lagi diatur. Kedaulatan kita harga mati, neoimperialisme, dan kolonialisme sampai terjadi lagi," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: