Soal pendapatan migas, Indonesia harus tiru Dubai

Selasa, 23 April 2019 | 06:03 WIB ET
Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi.
Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi mengatakan bahwa keberhasilan Dubai Uni Emirat Arab untuk melakukan metamorfosis dari kota yang menggantungkan pendapatannya dari sektor minyak dan gas menuju kota yang menjadikan jasa sebagai “tulang punggung” pendapatan daerah patut dicontoh Indonesia. 

“Dulu, sebagian besar pendapatan Dubai ditopang oleh migas, tetapi sekarang tidak. Dubai telah berubah menjadi kota berbasis jasa. Menjadi kota masa depan,” tegas Didik saat Lokakarya Media 2019 SKK Migas-KKKS Wilayah Jabanusa di Surabaya, Senin (22/4/2019). 

Didik mengatakan bahwa paradigma migas sebagai sektor yang berkontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah harus diubah. Hal ini mengingat harga minyak yang selalu mengalami fluktuasi tanpa bisa diprediksikan. Selain itu, migas termasuk sumber kekayaan alam yang tidak bisa terbarukan dan akan habis. 

“Dan Dubai memiliki kesadaran lebih awal dengan mengembangakan kotanya menjadi kota masa depan. Dengan posisinya sebagai kota strategis, Dubai memiliki dua penerbangan terbaik di dunia Emirates Airline dan Etihad Airways,” ujarnya.

Selain itu, Dubai juga menjadi pusat keuangan dunia, dimana hampir seluruh lembaga keuangan dunia memiliki kantor di sana. Tidak hanya itu, Dubai juga dikenal sebagai pusat pendidikan.

“Dubai itu kota kecil yang cepat sadar akan kondisi itu, tidak seperti Venezuela, yang dulunya jaya dengan produksi migasnya yang cukup besar, menjadi negara terpuruk akibat turunnya harga minyak,” kata Didik.

Dan saat ini, menurutnya, Indonesia sudah mulai melakukan perubahan. Pasca penurunan harga minyak dunia beberapa tahun yang lalu, Indonesia tidak lagi mengandalkan migas sebagai sektor dengan pendapatan terbesar negara. Bahkan kontribusi sektor migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini kurang dari 10 persen. Padahal pada zaman orde baru, kontribusi migas terhadap PDB bisa mencapai 60 persen hingga 70 persen. 

“Paradigma harus berubah. Kalau pendapatan dari migas bagus itu anggap saja sebagai bonus. Migas bukan lagi menjadi satu-satunya sumber pendapatan tetapi sebagai lokomotif ekonomi. Ketika ada industri migas yang dikembangkan, maka yang harus dipikirkan adalah sektor apa yang bisa didorong,” tegasnya.

Paradigma migas sebagai lokomotif ekonomi ini menurut Didik sudah menjadi sikap dan politik Indonesia. Seperti pengembangan migas di Papua, maka dalam perencanaannya akan dikembangkam juga petro cemical, bagaimana produk migas ini diolah menjadi produk turunan.kbc6

Bagikan artikel ini: