KPPU telusuri perusahaan abai jalankan kemitraan lahan sawit

Selasa, 23 April 2019 | 18:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap menelusuri kemungkinan abainya perusahaan-perusahaan kelapa sawit terhadap kewajiban memfasilitasi kemitraan berupa pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari total luas kebun yang diusahakan.

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengungkapkan tindakan itu dilakukan guna menciptakan redistribusi kesejahteraan yang merata kepada para pelaku usaha. Selama ini, industri kelapa sawit dianggap hanya memberikan banyak keuntungan kepada pebisnis kelas kakap saja. Sementara, pengusaha kecil seperti petani swadaya dan plasma masih belum mendapat manfaat yang berimbang.

"Jadi ini bukan soal praktik monopoli tapi tentang bagaimana seharusnya kemitraan berjalan. Bagaimana peran negara soal redistribusi kesejahteraan untuk UMKM," ujar Guntur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Data Kementerian Pertanian menyebutkan dari total luas kebun sawit yang mencapi 14,03 juta hektare (ha), perusahaan perkebunan memegang izin hingga 7,7 juta ha dan PT Perkebunan Negara seluas 710 ribu ha. Luas kebun petani swadaya mencapai 5 juta ha dan kebun petani plasma hanya seluas 617.000 ha.

Padahal, mengacu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyediaan lahan masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan. Begitupula dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, seharusnya luas kebun petani plasma mencapai 1,54 juta ha.

Angka itu berasal dari 20% dari total kebun swasta yang mencapai 7,7 juta ha. Melihat adanya jarak yang cukup jauh, Guntur menyebut, pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data terkait jumlah petani yang menjadi mitra swasta.

"Laporan luas lahannya memang ada. Tapi daftar anggota plasmanya belum ada. Seharusnya Kementerian Pertanian memegang daftar itu. Sangat aneh kalau mereka tidak punya karena bisa jadi jumlah lahan yang dilaporkan hanya asal-asalan," tegasnya.

Saat dimintai keterangan, pihak Kementan mengatakan pihaknya memang tidak memiliki data para petani plasma yang bermitra dengan swasta. Data-data tersebut dipegang pemerintah daerah yang mengeluarkan izin usaha kepada pengusaha sawit di wilayah masing-masing.

Karenanya, dia memastikan KPPU bakal melakukan pengetatan pengawasan kewajiban kemitraan tersebut supaya kesetaraan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dalam berusaha di sektor perkebunan tersebut dapat terjamin. "Kami hadir sebagai lembaga yang mengawasi kemitraan di sektor perkebunan guna memberi keyakinan kepada pelaku usaha, sehingga tetap patuh pada aturan persaingan usaha," tutur dia.

Dia juga mengingatkan dalam undang-undang tersebut serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi terhadap pemberi izin usaha untuk menindak pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban kemitraan tersebut.

"PP ini sadis dalam norma sanksi, bisa menutup izin usaha. Tentunya kewenangan ini harus hati-hati, karena menyangkut kelangsungan hidup pelaku usaha. Peringatan 1, 2, 3 dan denda atau ditutup, bapak-bapak sebagai pemberi izin wajib jalankan setelah inkrah," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: