Jokowi minta Kementerian PUPR ambil alih proyek 'mangkrak'

Selasa, 23 April 2019 | 18:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian yang tak bisa mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur untuk melimpahkan proyek dan anggaran mereka ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Instruksi ini berlaku untuk pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Kepala negara menjelaskan, perintah tersebut ia keluarkan karena selama ini kementerian yang berada di bawah komando Basuki Hadimuljono itu cukup bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur. 

Berdasarkan data Kementerian PUPR, untuk pengelolaan anggaran, realisasi penyerapan anggaran kementerian nyaris menyentuh angka 90 persen dari pagu anggaran mencapai Rp115,48 triliun pada 2018 kemarin.

Sebagian besar realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, menurutnya, sebagian besar proyek infrastruktur yang telah dirancang oleh pemerintah berhasil dibangun oleh kementerian PUPR dengan anggaran tersebut.

"Saya melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PUPR yang bisa merealisasikan anggaran negara yang bisa diberikan," ucap Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi jalan keluar dari rencana mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur lain yang selama ini berjalan lamban.

"Maka mungkin kementerian lain yang masih ragu, masukkan saja ke Kementerian PUPR," kata Presiden.

Sayangnya, Jokowi belum memberi gambaran proyek infrastruktur kementerian mana saja yang perlu dialihkan ke Kementerian PUPR. Ia  hanya mengatakan proyek yang 'wajib' dipercepat merupakan infrastruktur dasar dan berdampak langsung pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Proyek tersebut sesuai dengan tema pembangunan pemerintah saat ini. Selain itu, ia juga belum memberi gambaran seperti apa pengalihan itu bisa meningkatkan anggaran Kementerian PUPR ke depan. 

Maklum saja, Kementerian PUPR saat ini merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar.  Jokowi hanya meminta kementerian lain berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.

Jokowi juga menginstruksikan agar percepatan pembangunan infrastruktur di provinsi, kabupaten, dan kota turut dilakukan. Untuk itu, ia meminta para pemimpin daerah untuk turut berkomunikasi dengan Kementerian PUPR terkait pemenuhan infrastruktur tersebut.

"Kecenderungan sebagian besar mereka (daerah), masih berkutat pada infrastruktur, kekurangan infrastruktur, ada kebutuhan infrastruktur," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: