Ada IK-CEPA, pemerintah diminta evaluasi kebijakan TKDN

Senin, 6 Mei 2019 | 13:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha di Tanah Air mendesak pemerintah untuk mengevaluasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menyusul dilakukannya perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komperhensif Indonesia Korea Selatan (IK-CEPA).

Kemudahan berinvestasi penting untuk menarik pelaku usaha Korea melakukan investasi di Indonesia. "TKDN sekarang dinilai terlalu tinggi oleh pelaku usaha sektor manufaktur," ujar Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Minggu (5/5/2019).

Selain itu, Shinta juga meminta agar IK-CEPA mampu mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dorongan tersebut agar UKM mampu imut terlibat dalam rantai produksi yang dihadirkan oleh IK-CEPA.

Fasilitas ekspor impor juga perlu dipermudah untuk meningkatkan efisiensi. Perluasan konsesi perdagangan Indonesia dan Korea pun perlu dilakukan secara cepat agar dapat segera dimanfaatkan.

"Konsesi pasar tersebut bisa dipergunakan dengan sesegera mungkin atau kurang dari 10 tahun," terang Shinta.

Perluasan konsesi melihat perjanjian yang telah ada sebelumnya. Antara lain perjanjian perdagangan bebas Indonesia Korea (IK FTA) dan kerja sama ekonomi komperhensif regional (RCEP) yang masih dalam pembahasan.

Shinta pun menanggapi positif target yang dipasang oleh pemerintah terkait penyelesaian IK-CEPA. Melihat kinerja tim negosiasi, ia optimistis target tersebut dapat tercapai. "Kami menanggapi positif pemerintah memprioritaskan perjanjian ini," jelas Shinta.

Sekadar diketahui, sebelumnya perundingan yang dimulai sejak tahun 2012 tersebut telah memasuki putaran ketujuh pada tahun 2014. Setelah itu perjanjian berhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Namun, pada 19 Februari 2019, kedua negara sepakat untuk mereaktivasi perundingan IK-CEPA. Reaktivasi dilakukan melalui penandatanganan Joint Ministerial Statement oleh Menteri Perdagangan kedua negara. kbc10

Bagikan artikel ini: