Sawit dikecualikan, Kementan usul PPN produk perkebunan dibebaskan

Selasa, 14 Mei 2019 | 21:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan)  mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk perkebunan. Pembebasan PPN merupakan salah satu upaya guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Rapat usulan pembahasan ini dipimpin Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan Dedi Junaedi dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dedi menuturkan rapat ini t bertujuan untuk membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan. Hal ini terkait putusan Mahkamah Agung nomor 70P/HUM/2013 yang menganulir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

“Kesejahteraan petani merupakan prioritas Ditjen Perkebunan. Disaat semua harga komoditas perkebunan sedang mengalami penurunan, pembebasan PPN merupakan salah satu alternatif insentif bagi pekebun agar dapat lebih berdaya saing secara ekonomi,” terangnya.

Usulan ini  mendapat sambutan positif dari asosiasi komoditi perkebunan. Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP) Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu-tunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun.

“Kami sudah menunggu lama akan hal ini, pekebun sudah terlalu lama terbebani semenjak putusan MA itu berlaku,” ujar Aziz Pane.

Wakil Dewan Teh Indonesia Rachmat Badrudin mengatakan pembebasan PPN komoditas perkebunan merupakan langkah yang tepat di tengah menghadapi persaingan perdagangan global komoditas perkebunan yang semakin kompetitif.

“Kami mengapresiasi dukungan Ditjen Perkebunan dengan mengadakan rapat ini. Bagi kami, apa yang kita bahas ini merupakan hal yang penting untuk kemajuan komoditas perkebunan dan khususnya memperhatikan daya saing komoditas perkebunan di pasar global,” jelasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan Kementerian Keuangan mendukung usulan kebijakan yang pro petani dan pekebu. BKF menilai pengaktifan kembali usulan fasilitas pembebasan pengenaan PPN terhadap barang hasil perkebunan yang tercantum dalam PP Nomor 31 tahun 2007 akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil.

Setidaknya sebanyak 23 komoditas perkebunan untuk diusulkan dibebaskan dari pengenaan PPN, diluar dari komoditas kelapa sawit. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur, Ditjen Perkebunan akan menyurati Sekretaris Jenderal Kementan untuk menindaklanjutinya dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.kbc11

Bagikan artikel ini: