BPJS Ketenagakerjaan usul BPU tak mampu dapat jaminan sosial dari pemerintah

Jum'at, 24 Mei 2019 | 17:07 WIB ET
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto.
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto.

SIDOARJO, kabarbisnis.com: Banyaknya jumlah tenaga kerja non formal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang keluar dan tidak lagi melanjutkan keikutsertaannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan membuat BPJS Ketenagakerjaan memutar otak.

Untuk itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan kepada pemerintah agar BPU yang masuk kategori tak mampu mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah.

"Kami sedang mengusulkan agar iuran mereka ini ditanggung pemerintah. Karena salah satu faktor penyebab kenapa mereka tidak lagi meneruskan kepesertaan adalah karena tidak mampu membayar," ujar Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto usai acara buka bersama di kantornya, jalan Juanda Sidoarjo, Kamis (23/5/2019) petang.

Di wilayah Jawa Timur, jumlah tenaga kerja BPU yang keluar dari kepesertaan ini cukup besar, mencapai sekitar 50,133 persen. Data BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim menunjukkan, jumlah peserta BPU yang aktif pada April 2019 hanya mencapai 212.404 tenaga kerja, sementara pada 2018 jumlah peserta aktif BPU mencapai 425.955 tenaga kerja.

"Padahal jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting bagi mereka. Biasanya, mereka hanya daftar dan membayar selama tiga bulan saja, selanjutnya tidak diteruskan," lanjut Dodo.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga tengah mengusulkan adanya prasyarat dalam pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Karena saat ini tidak ada persyaratan apapun bagi pekerja yang telah di-Putus Hubungan Kerja (PHK) untuk mengambil dana JHT mereka. Padahal sebenarnya dana JHT tersebut seharusnya diberikan saat peserta memasuki usia pensiun.

"Kami usulkan, dana JTH bisa diambil lima tahun lebih sehari setelah tenaga kerja di PHK. Bahkan kalau di luar negeri, dana JHT ini tidak bisa diambil hingga peserta memasuki usia pensiun," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan selama ini, peserta program JHT bisa dipastikan langsung mengambil dana JHT setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Walhasil, dana sosial yang disalurkan BPJS Ketenagakerjaan untuk program JHT selalu menjadi yang terbesar. Di tahun 2019 saja, hingga April penyaluran dana JHT mencapai Rp 923,47 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 79.839 kasus.

Sementara untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp 85,58 miliar dengan jumlah kasus 10.030 kasus. Untuk Jaminan Kematian (JK) mencapai Rp 9,44 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 1.433 kasus. Sedangkan Jaminan Pensiun mencapai 11.262 kasus dengan nilai penyaluran sebesar Rp 7,58 miliar. Sehingga total penyaluran jaminan sosial di tahun 2019 sampai bulan April mencapai sebesar Rp 1,26 triliun dengan jumlah kasus 102.564 kasus.

Terkait target kepesertaan baru di tahun ini, realisasi hingga April mencapai 665.786 tenaga kerja atau sekitar 85,49 persen dari target selama tahun 2019 sebesar 778.751 tenaga kerja. Untuk jumlah peserta aktif di tahun ini, tercatat hingga April mencapai 2.925.769 tenaga kerja atau sekitar 82,47 persen dari target sebesar 3.547.802 tenaga kerja.kbc6

Bagikan artikel ini: