Kemendesa PDTT gandeng BNI beri fasilitas pegawai dan pendamping desa

Kamis, 27 Juni 2019 | 07:08 WIB ET

JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) serta PT BNI 

Life Insurance dalam pemberian fasilitas kepada Tenaga Pendamping Desa dan Pegawai Kemendes PDTT. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berupa Pemberian Perlindungan Asuransi Jiwa BNI Life untuk tenaga pendamping desa, Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di seluruh satker Kementerian Desa PDTT, dan Program pembiayaan pembelian rumah tinggal subsidi dan non subsidi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa PDTT, yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (26/6/2019).

 

Langkah ini merupakan salah satu upaya nyata BNI dalam mendukung program Kemendesa PDTT RI khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pendamping Desa maupun Pegawai Kemendes PDTT RI. “Keberhasilan dana desa tidak terlepas dari peran pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia, guna meningkatkan kesejahteraan pendamping desa diberikanlah penawaran perlindungan asuransi kesehatan bagi mereka,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

 

Eko menjelaskan, untuk memberikan perlindungan tambahan pada 

pendamping desa, pihaknya memberikan tambahan optional benefit dengan 

memberikan/menawarkan bagi seluruh pendamping desa untuk mengikuti program bekerjasama dengan BNI Life Insurance.

 

“Diharapkan tenaga pendamping desa akan lebih tenang dalam bekerja bisa lebih fokus dalam melakukan upaya ikut memajukan desa, sehingga desa-desa bisa lebih maju lagi, dan kesenjangan bisa terus kita turunkan,” ujar Eko.

 

Sementara itu Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati (Susi) menyampaikan, selain program asuransi bagi pendamping desa tersebut, BNI juga memberikan penawaran Program Pembiayaan Pembelian Rumah Tinggal yang diberikan khusus kepada pegawai 

di lingkungan Kemendesa PDTT RI dengan penawaran kemudahan persyaratan, proses cepat dan penawaran lainnya.

 

“Melalui penawaran tersebut, diharapkan pegawai Kemendesa PDTT akan lebih cepat memenuhi kebutuhan khususnya berupa kepemilikan rumah dan pada ujungnya kesejahteraan pegawai Kemendes PDTT akan meningkat,” jelasnya.

 

Pada kesempatan tersebut juga ditandatangani perjanjian Kerja Bersama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi seluruh satker dibawah Kementerian Desa PDTT RI. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor. 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata cara Pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di mana KKP ini bisa digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan kedinasan seperti belanja keperluan operasional dan keperluan kantor, yang meliputi belanja ATK,

Pemeliharaan dan Jamuan.

Bagikan artikel ini: