Hanya 1,6 persen pungutan ekspor sawit dirasakan petani

Jum'at, 28 Juni 2019 | 20:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sejak tahun 2015, total dana pungutan ekspor sawit mencapai Rp 43 triliun. Sayangnya, dana sebesar yang dikembalikan langsung untuk petani melalui program replanting (peremajaan tanaman ) hanya 1,6% saja.

Sekretaris Jenderal Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menegaskan pungutan ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang selama ini diberlakukan lebih banyak dirasakan manfaatnya untuk kepentingan industri biodisel. Pasalnya, hampir 99% dari dana tersebut diperuntukkan untuk insentif program campuran solar dengan CPO yang saat ini sebesar 20% (B20).

Dari total dana pungutan yang terkumpul sebanyak Rp 43 triliun sejak 2015, dialokasikan untuk insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun.

"Hingga saat ini tidak memberikan rasa manfaat bagi kurang lebih lebih 12 juta keluarga petani kelapa sawit," ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Sementara yang disalurkan untuk bantuan petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6%. "Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan saja," tandasnya.

Anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Vincentius Haryono mengatakan pemerintah  berencana akan kembali memberlakukan pungutan ekspor CPO pada 1 Juli 2019 mendatang. Hal ini setelah pungutan tersebut dihentikan sementara sejak akhir 2018 dengan pertimbangan jatuhnya harga kelapa sawit di dalam negeri.

Vincentius berharap dana yang terkumpul ke depannya harus lebih berpihak kepada para petani. Setidaknya, sebanyak 55% dari dana tersebut harus disalurkan untuk membantu petani kelapa sawit seperti untuk melakukan peremajaan kebunnya (replanting).

"Pemerintah dan BPDP KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) harus lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55 persen untuk petani," ujarnya.

Menurut Haryono selama ini para petani kelapa sawit, khususnya yang swadaya telah dirugikan dengan murahnya harga jual tanda buah segar (TBS) sawit. Sedangkan para produsen biodiesel tidak hanya menyerap sawit milik petani karena telah memiliki perkebunan sawit sendiri untuk menyuplai bahan baku CPO-nya.

"Kami petani swadaya dirugikan, selalu menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Sementara industri biodiesel hanya memperoleh suplai bahan baku dari kebun mereka sendiri," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: