Ratakan hasil pembangunan, pemerintah harus fokus 6 sektor ini

Senin, 15 Juli 2019 | 16:16 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah dituntut untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2019. Pasalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya lima persen tidak mampu memeratakan kesejahteraan nasional.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menyatakan perlu ada upaya serius untuk menggulirkan kebijakan-kebijakan strategis sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang harus disentuh untuk mencapai target tersebut adalah sektor industri dan perdagangan, sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan serta sektor pariwisata.

Didik menilai selama ini kebijakan yang digulirkan pemerintah untuk sektor-sektor tersebut tidak optimal sehingga kurang mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya sektor industri dan perdagangan adalah sektor yang cukup kocar - kacir karena tidak memperlihatkan adanya sentuhan kebijakan yang memadai. Sektor ini paling banyak dikritik keras oleh ekonom.

Tak hanya itu, kebijakan sektor industri juga dianggap kurang "nendang". Jika sektor industri dibiarkan apa adanya dan hanya dengan sentuhan kebijakan parsial yang tidak signifikan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri akan jalan di tempat.

"Hasil dari kinerja melambai tersebut adalah defisit perdagangan produk industri dan produk-produk lain secara keseluruhan. Di masa yang lalu perdagangan barang hampir tidak pernah defisit karena Indonesia mempunyai sumberdaya alam yang banyak, seperti sawit, kayu, tambang mineral, produk perikanan dan sebagainya," kata Didik kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Sementara itu di sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan juga idak bisa sekadar dikelola sebagai bahan mentah yang rendah nilainya. Pemerintah harus mengoptimalkan hilirisasi produk sektor ini dan didorong menjadi komoditas industri sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.

"Saya memberi rekomendasi adanya kebijakan membangun resource based industri dimana bahan bakunya melimpah, jangan dijual mentah sebagai karet crumb rubber, atau minyah sawit mentah, ikan mentah dan lainnya," kata dia.

Di sektor parisiwata, lanjut Didik sangat penting untuk dimaksimalkan dengan berbagai kebijakan yang akomodatif. Sebagai contoh adalah kebijakan fiskal yang bisa menopang nilai tukar rupiah. Sebab sektor pariwisata sangat erat kaitannya dengan tukar menukar mata uang asing dengan rupiah. 

Sementara sektor pariwisata ini menjadi salah satu mesin yang dapat mendatangkan devisa negara. Dengan kebijakan fiskal yang dapat mendorong penguatan rupiah akan membuat devisa negara bertambah sehingga struktur ekonomi nasional akan semakin kuat.

"Cadangan devisa kita lemah secara relatif karena beban impor sangat besar dan beban pembayaran sektor jasa maupun pendapatan primer sangat besar. Ini sangat memperlemah rupiah dan akan selamanya terus tertekan karena faktor tekanan impor barang dan jasa yang besar tadi," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: