Dirampas sang kakak, perempuan renta ini perjuangkan hak tanah warisan

Jum'at, 19 Juli 2019 | 06:07 WIB ET
Mbah Tasemi (duduk di kursi roda) di Kelurahan Babatan, Wiyung, Surabaya.
Mbah Tasemi (duduk di kursi roda) di Kelurahan Babatan, Wiyung, Surabaya.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kasus perebutan harta warisan menimpa seorang perempuan tua renta, Mbah Tasemi (80), warga Dukuh Karangan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya. Hak waris berupa tanah seluas 1.470 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Wiyung (Babatan) Surabaya telah dikuasai kakak kandungnya, yakni almarhumah Dasi.

Menurut Tasemi, dia bersama lima saudara lainnya sejak kecil sudah menempati lahan yang disengketakan tersebut bersama orang tuanya, almarhum Dasemo dan almarhumah Kijar. "Hingga orang tua kami meninggal, saya selalu harus mengalah hingga tak lagi tinggal di sana. Namun ternyata saya mengetahui tanah waris tersebut sudah diatasnamakan kakak saya Dasi. Hanya saya yang belum mendapat hak waris, sementara saudara lain sudah semua," katanya di Kelurahan Babatan, Wiyung, Surabaya, Kamis (18/7/2019).

Didampingi kuasa hukumnya, Patricius Elfran Agung Sudrajat, Mbah Tasemi ingin meminta penjelasan Lurah setempat terkait asal-usul sertifikat Petok D atas nama sang kakak.

"Saya tidak pernah dimintai tandatangan atau diajak bicara, namun kok bisa akhirnya keluar sertifikat tanah yang seharusnya ada bagian saya tersebut," urai Tasemi yang sudah memakai kursi roda tersebut.

Saat ini, lanjut Tasemi, tanah yang dikuasai oleh anak-anak dari almarhumah Dasi tersebut disewakan ke pihak kedua dan didirikan Indomaret.

Sementara itu Patricius Elfran Agung Sudrajat menuturkan, sebenarnya sejak tahun 2015 Tasemi sudah mencoba untuk meminta hak tanah waris tersebut ke keluarga Dasi namun tak pernah ditanggapi. 

"Dari enam orang anak yang merupakan ahli waris tersebut, tinggal Mbah  Tasemi yang belum mendapatkan hak, dan tiba-tiba tanah yang sedianya dibagi berdua dengan Dasi tiba-tiba beralih nama kepemilikan Dasi. Kesulitan kedua adalah Tasemi tak bisa mengurus surat hak waris ke kelurahan karena saudara-saudaranya menolak diajak membuat surat keterangan waris," sebut dia.

Oleh karenanya, pihaknya membantu untuk meminta keterangan dari kelurahan setempat untuk mengeluarkan surat ketetapan mengenai petok D atau Letter C nomor 112, bagaimana riwayatnya dan sampai dimana proses kepemilikannya.

"Kita tunggu jawaban dari kelurahan dalam waktu 10 hari. Jika diduga ada proses pembuatan yang tak benar, kita akan ajukan ke PTUN atau Pengadilan Negeri Surabaya," tukas Elfran. kbc7

Bagikan artikel ini: