Revitalisasi Balai Penyuluhan, Kementan usulkan DAK 2020 sebesar Rp712 miliar

Jum'at, 19 Juli 2019 | 08:41 WIB ET
Kepala BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono.
Kepala BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono.

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian RI (Kementan) menggusulkan Dana Alokasi Khusus untuk merevitalisasi dan pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (DAK BPP 2020) sebesar Rp 712 miliar. Ini sejalan dengan revitalisasi balai guna memenuhi kebutuhan Revolusi Industri 4.0.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP Kementan) Momon Rusmono menuturkan usulan DAK sebesar Rp 712 miliar itu terdiri dari rehabilitasi dan banguan baru dan Rp 155 miliar untuk prasarana dan sarana.Anggaran DAK BPP 2020 bersifat direktif untuk pembangunan dan sarana dan prasarana maupun renovasi. 

"Ini sejalan guna mendukung penyuluhan pertanian 4.0 berbasis teknologi informasi dan komunikasi [TIK].Mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) khususnya alat sarana pertanian (Alsintan) hingga perubahan paradigma penyuluhan pertanian itu sendiri," ujar Momon dalam Rapat Sinkronisasi dan Validasi Usulan DAK BPP tahun 2020´di Jakarta, Kamis [18/7/2019).

DAK BPP 2020 bersifat penugasan yang dialokasikan untuk mencapai prioritas pembangunan pertanian nasional dan memiliki dimensi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Sementara sampai tahun 2019 ini masih bersifat reguler, yang dialokasikan guna mendukung pelayanan publik.

Sebagai informasi saja, BPP merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian terdepan dan sangat strategis untuk mengawal program pembangunan pertanian. Fungsinya yang terdepan untuk menjalankan penyuluhan pertanian di kecamatan menjadikan sulit tergantikan.

Dengan penyuluh dan sarana prasarana kegiatan penyuluhan yang memadai, fungsi BPP bisa berjalan dengan efektif dan efisien."Yang awalnya hanya sebagai tempat pertemuan pelaku utama, penyuluh dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi tempat penyebarluasan informasi dan teknologi secara cepat, efektif dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap permodalan, pasar dan teknologi," tuturnya.

Idealnya, satu BPP membina 1 kecamatan sentra produksi pertanian . Namun kenyataannya ada sekitar 120 BPP yang membina lebih dari 1 kecamatan. Data dari Simluhtan, BPP se-Indonesia hanya sekitar 5.646, sedangkan kecamatan seluruh Indonesia mencapai 7.136 sehingga masih ada 1.490 kecamatan yang belum memiliki BPP.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Siti Munifah mengatakan di tahun 2020 ditargetkan ada 1.200 BPP yang difasilitasi anggaran DAK.Per paketnya, Rp 500 juta per BPP untuk rehabilitasi, sarana prasarana dan motor. 

Sedangkan untuk membangun baru, sekitar Rp 850 juta. Khusus untuk wilayah afirmasi seperti Papua, Papua Barat bisa mencapai Rp 1 miliar untuk membangun dan perlengkapan.Namun sebelum itu akan diverifikasi terlebih dahulu dengan melibatkan Bappenas pada 21-28 Juli mendatang.

Kepala Biro Perencanan Kementan Abdul Basit mengatakan anggaran DAK tidak lagi bersifat rutin. rutin.Distribusi DAK hanya diberikan bagi BPP dikabupaten/kota  yang lokasinya diprioritaskan guna mendukung kebijakan pertanian di pusat.Seperti penajaman produksi padi, jagung dan kedelai (pajale)"Jadi tidak semua daerah dibagi rata memperoleh DAK," terang Basit.kbc11

Bagikan artikel ini: