KPPU gandeng PBNU dan HPN awasi persaingan usaha tidak sehat

Minggu, 21 Juli 2019 | 17:10 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com:  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meneken MoU dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) tadi malam (Sabtu, 20/7/19) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. 

MoU ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dan Ketua KPPU RI Kurnia Toha, serta Ketua HPN Abdul Kholik dan Ketua KPPU. Nampak hadir dalam acara tersebut Komisioner KPPU Afif Hasbullah dan Ukay Karyadi, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Pendiri HPN Asad Said Ali, Ketua Umum HPN Abdul Kholik, Beberapa Dirut BUMN, dan pelaku usaha di lingkungan nahdliyin.

MoU KPPU dengan PBNU tersebut dalam rangka mengajak institusi NU untuk membantu sosialisasi dan diseminasi prinsip-prinsip persaingan usaha di lingkungan Nahdlatul Ulama. KPPU berencana masuk melakukan sosialisasi maupun advokasi di lingkungan pelaku usaha di komunitas warga NU. 

"NU adalah organisasi Islam terbesar dan kami yakin mayoritas pelaku UMKM Indonesia  adalah warga NU. Untuk itu, dalam rangka diseminasi prinsip persaingan usaha yang sehat, KPPU berkepentingan untuk mengajak institusi pendidikan di lingkungan NU untuk turut mengkaji ilmu persaingan usaha, baik di lingkungan perguruan tinggi NU maupun madrasah dan pesantren," terang Kurnia Toha dalam keterangan pers yang diterima kabarbisnis.com, Surabaya, Minggu (21/7/2019).

Dalam upaya diseminasi pada lingkungan pesantren tersebut, direncanakan juga untuk membuat kajian penulisan buku teks fiqih persaingan usaha yang akan disusun oleh PBNU bersama dengan KPPU. Bahwa etika persaingan usaha sesungguhnya inheren bahkan telah diatur dalam fiqh muamalah islam. 

"Untuk itu, KPPU ingin mendapat perspektif yang lebih mendalam tentang fiqh persaingan usaha dalam menghadapi era disrupsi yang akan selalu muncul dan harus direspon baik oleh pelaku usaha, regulator, maupun publik pada umumnya," tambahnya.

Kegiatan yang diinisiasi Anggota KPPU Afif Hasbullah yang juga kader NU ini berhasil menginventarisir beberapa masukan dari pelaku usaha mikro dan kecil HPN, misalnya terkait hambatan yang dirasakan dalam menjalankan bisnisnya, khususnya terkait dengan hambatan yang ditimbulkan oleh kebijakan dan regulasi pemerintah juga disampaikan pada KPPU, dalam hal ini KPPU akan mengkaji Untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah jika regulasi tersebut memang mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Sementara itu, Kepala Kanwil IV KPPU Dendy Rahmat Sutrisno berharap kerjasama ini dapat mengefektifkan diseminasi prinsip-prinsip persaingan usaha di lingkungan Nahdlatul Ulama baik dalam komunitas pendidikan maupun pelaku usaha.

Dalam hal diseminasi nilai-nilai persaingan usaha yg sehat, Kanwil IV KPPU akan masuk pada lingkungan pendidikan NU, termasuk pesantren. "Termasuk mendorong munculnya kajian penulisan buku teks fiqih persaingan usaha yang akan disusun oleh PBNU bersama dengan KPPU," kata Dendy.

Sedangkan untuk lingkup dunia usaha, Kanwil IV KPPU akan melakukan komunikasi dng Himpunan Pengusaha NU baik dalam kerangka sosialisasi, maupun advokasi terkait hambatan usaha yang dihadapi termasuk bila ditemukan ada regulasi pemerintah yang justru menghambat terciptanya persaingan usaha yg sehat. "Khusus bagi pelaku usaha mikro kecil, Kanwil IV KPPU akan mendorong terciptanya kemitraan yang sehat dengan pelaku usaha menengah besar," pungkasnya. kbc6

Bagikan artikel ini: