Target nol kecelakaan kerja di 2023, ini upaya PLN

Senin, 22 Juli 2019 | 16:17 WIB ET
EVP Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan PT PLN (Persero), Antonius RT Artono.
EVP Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan PT PLN (Persero), Antonius RT Artono.

SURABAYA, kabarbisnis.com: PT PLN (Persero) terus berupaya melakukan peningkatan mutu pengelolaan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lindung Lingkungan (K3LL) atau yang biasa disingkat K3. Bahkan BUMN ini menargetkan tidak ada lagi kecelakaan kerja (Zero Accident) yang menimpa para pekerjanya pada 2023.

EVP Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan PT PLN (Persero), Antonius RT Artono mengatakan, salah satu langkah dalam Road Map 2023 adalah membentuk organisasi K3 di unit-unit induk PLN pada 2013. Adapun penyempurnaannya dilakukan pada 2017 dengan pembentukan Manajer Pejabat K3, Pemangku Kepentingan K3 atau Pelaksana K3. 

“Sebenarnya pada aspek keselamatan kerja itu hanya memerlukan pengawasan. Nah pengawasan yang paling murah dan paling efisien itu sebenarnya kepada diri setiap karyawan masing-masing. Sehingga tugas keselamatan kerja itu seharusnya bukan hanya tugasnya orang K3 semata, melainkan seluruh karyawan,” kata Anton melalui keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).

Demi memperkuat pengawasan K3, kata Anton, dibentuklah Budaya K3 di tubuh PLN. Dia menjelaskan, terdapat jalinan hubungan antara budaya perusahaan dengan budaya K3. Budaya korporat sendiri merupakan elemen strategik, yang bersifat besar dan menyeluruh. Sementara budaya K3 adalah subkultur dari budaya korporat yang spesifik mencakup urusan keselamatan kerja. 

“Karena itu kami membangun budaya K3 di PLN dengan tiga values, yakni Peduli, Taat, Tanggap. Untuk melaksanakannya, saya mengumpulkan seluruh stakeholders K3 dari seluruh Indonesia di kantor pusat PLN ini,” jelasnya. 

Adapun indikator keberhasilan dari budaya K3 itu terdiri atas lagging indicator dari empat aspek, yakni Loss of Life, Loss of Production, Loss of Productivity, dan Loss of Asset.

“Sebagai contoh Loss of Life. Jika ada karyawan yang meninggal, maka sebetulnya perusahaan kehilangan produktivitas, sehingga bisa dihitung berapa turunnya produktivitas akibat peristiwa tersebut. Kemudian Loss of Production, bisa saja kecelakaan kerja mengakibatkan produksinya berhenti atau bahkan asetnya rusak. Tahun ini lagging indicator keempat aspek ini mulai kita ukur di PLN,” papar Anton. 

Keempat indikator itu lantas dibuat indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI). Dengan demikian pengelolaan K3 di PLN terus dilakukan dengan cara bersinergi antar unit, mengukur pencapaian KPI lagging indicators, dan memperkuat budaya K3 di lingkungan PLN dan juga kontraktornya. 

Tak ketinggalan PLN terus membangun kesadaran untuk saling mengingatkan dan fokus pencegahan terhadap K3 dalam menemukan dan menyelesaikan perihal unsafe condition dan unsafe action, istilah kami sebagai lindung lingkungan. 

“Terus kita bikin juga Lesson Learned. Jadi setiap ada insiden baik yang near miss atau berdampak, kita share ke teman-teman melalui group chatting di perpesanan instan. Tujuannya apa? Supaya insiden di tempat yang satu, tidak terjadi di tempat yang lain,” ungkap Anton. 

Menerapkan berbagai upaya tersebut memang tak mudah. Terlebih PLN merupakan ‘kapal induk’ dengan jenis dan area operasi yang sangat luas, baik dari aspek jenis bisnis, area pembangkitan transmisi, distribusi dan sebagainya. Meski demikian Anton yakin dengan upaya bersama dan keinginan untuk menjadikan organisasi yang lebih baik, maka terwujudnya zero accident di PLN pada tahun 2023 akan dapat tercapai. 

Sementara itu Chairman Persatuan Insinyur Profesional Indonesia sekaligus Deputy Chairman Oil Gas dan Energy Kadin Indonesia, Raswari menjelaskan, dalam sebuah perusahaan energi seperti PLN, kondisinya sarat akan risiko kebakaran dan kerusakaan aset yang dapat berujung pada kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan nyawa. 

“Dalam industri energi seperti PLN, aspek K3 harus sangat ketat pelaksanaan dan pengawasannya,” jelasnya. 

Raswari menilai, industri seperti PLN harus memperbanyak signage peringatan kewaspadaan maupun tanda bahaya di area operasional PLN yang berisiko tinggi. 

“Harus dibuat juga restricted zone dan segmented zone di mana hanya orang dengan badge khusus saja yang bisa masuk. Jadi pengawasannya ketat,” terang Raswari. 

Tak ketinggalan pengawasan pun harus disertai sanksi yang tegas agar timbul efek patuh dan jera. Dirinya memberi contoh seperti di industry oil & gas yang digelutinya, jika ada karyawan kilang LNG yang kedapatan membawa bawa korek dan rokok di sakunya saja, bisa diskors selama seminggu.

“Namanya juga tercatat di sistem komputer. Jika masih melanggar 2-3 kali maka langsung dipecat. Jadi sangat ketat dan tegas demi keselamatan kerja bersama,” paparnya. 

Sejumlah saran pun dipaparkan Raswari untuk penerapakan K3 yang holistik di PLN. Antara lain pemasangan CCTV di berbagai sudut organisasi dan lapangan agar pengawasan dapat berlangsung ketat dan luas. Selain itu PLN juga bisa membuat film singkat tentang SOP yang harus dipatuhi orang-orang yang akan masuk fasilitas produksinya. Film itu akan diperlihatkan kepada setiap pengunjung baru fasilitas produksi. 

Tak lupa juga pengawasan di unit terkecil perusahaan di daerah dan fasilitas operasional, termasuk kontraktor PLN agar sama merata pelaksanaannya. 

Terakhir, Raswari menyarankan agar PLN mewajibkan profesionalnya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. kbc7

Bagikan artikel ini: