Menteri Jonan ingin BPK pahami investasi hulu migas berisiko tinggi

Selasa, 23 Juli 2019 | 08:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Investasi di sektor hulu migas memilik risiko yang sangat tinggi. Kegagalan baik eksplorasi maupun eksploitasi sangat mungkin terjadi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pembuktian keberhasilan pertambangan di sektor migas hanya bisa dilihat dari aspek untung dan rugi.

“Lapangan Banyu Urip di Cepu contohnya. Sekitar 30 sampai 40 tahun lalu Pertamina dan Humpuss mencari cadangan migas, tapi tidak ketemu. Cadangan tersebut baru ketemu saat Exxonmobil diberi izin mengelola blok tersebut,” ujar Jonan dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (22/7/2019).

 Blok Cepu kini menjadi blok paling produktif dengan memproduksi minyak dan 216.000-225.000 barel minyak per hari, lebih tinggi dari Blok Rokan.“Jadi sebenarnya barangnya di bawah (perut bumi) ada, hanya kita saja enggak ketemu. Mungkin dulu sekolahnya Pertamina dan Exxon beda,” kata Jonan.

Berkaca pada sejarah eksplorasi Blok Cepu, Jonan melihat teknologi sangat mempengaruhi potensi pertambangan migas di Indonesia. Untuk itu, penggunaan teknologi mutakhir diperlukan, mengingat hal itu yang menjadi salah satu kelemahan dari proses eksplorasi di Indonesia.

Sementara itu, Jonan menilai anggapan cadangan sumber daya alam semakin lama semakin berkurang kurang tepat.“Secara bahasa itu betul karena ada yang diambil. Tapi kalau dibilang total berkurang cadangannya itu banyak atau tidak, enggak ada yang tahu,” kata Jonan.

Jonan mencontohkan Blok Masela yang memiliki cadangan gas hingga 18,5 Trillion Cubic Feet (TCF) di Lapangan Abadi, Maluku. Produksi per tahunnya diperkirakan 9,5 juta ton gas setara minyak.

Meski baru disetujui proposalnya setelah digantung 20 tahun, bukan tidak mungkin sumber gas di perut Maluku sudah ada miliaran tahun lamanya."Kandunganpun setelah lengkap pasti ditulis, proven berapa. Probable, possible berapa. Kalau ini misalnya ditarik ke ranah kepastian hukum harus sekian, enggak mungkin. Kalau nggak percaya, yang sekolah hukum masuk saja ke dalam perut bumi," beber Jonan.

Untuk itu, Jonan berharap Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dapat merekrut ahli-ahli geologi yang ada di bawah kewenangan Kementerian ESDM untuk dipekerjakan dalam hal audit kerugian di industri hulu migas. Hal ini diperlukan agar pemetaan risiko kerugian negara saat BUMN melakukan eksplorasi migas bisa dioptimalkan.

"Nanti petugas saya kirim ke sini jadi pegawai BPK supaya ada pemahaman bahwa apa yang terkandung di perut bumi itu pas. Karena mereka juga nggak masuk ke perut bumi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: