Produk kertas RI terbebas bea masuk anti dumping Korsel

Selasa, 23 Juli 2019 | 19:27 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Korea Selatan (Korsel) membebaskan bea masuk anti-dumping ( BMAD ) atas produk kertas yang tidak dilapisi (uncoated paper) asal Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan Otoritas Korea Trade Commission (KTC) pada Kamis (18/7) lalu produk uncoated paper asal Indonesia, China dan Brazil tidak merugikan industri domestik Korsel akibat dumping impor produk kertas.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, mengatakan penyelidikan anti-dumping atas produk ini telah dimulai sejak Oktober 2018 lalu. Adapun produk kertas yang menjadi objek penyelidikan Otoritas Korea yaitu kertas tidak dilapisi dengan berat antara 60--150 gram per 1 meter persegi, termasuk kertas ukuran A3, A4, B4, dan B5.

Dikatakannya, bahwa dalam laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan KTC pada Februari lalu, direkomendasikan pengenaan bea masuk anti dumping sementara (BMADS) terhadap importasi kertas asal Indonesia sebesar sekitar 3--7 persen. Menanggapi hasil penyelidikan KTC tersebut, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan kemudian memutuskan menghentikan penyelidikan anti-dumping dan tidak menerapkan BMADS.

Oke menjelaskan WTO (world trade organization) Anti-Dumping Agreement mengatur bahwa suatu negara diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahan kepada produk-produk impor apabila dalam penyelidikan anti-dumping ditemukan adanya importasi yang mengandung dumping sehingga menyebabkan kerugian material bagi industri dalam negeri.

"Jadi, secara garis besar terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi pihak otoritas, yaitu adanya dumping, kerugian material, serta ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. Dalam kasus ini, tidak satu pun komponen-komponen tersebut ditemukan dalam penyelidikan," kata Oke dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Oke menegaskan bahwa keputusan pembebasan BMAD pada produk kertas Indonesia tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Indonesia bersama dengan produsen atau eksportir selama proses penyelidikan. Menurutnya, pemerintah telah mendaftarkan diri sebagai interested party dan menyampaikan sanggahan tertulis.

"Pemerintah juga melakukan pendampingan kepada perusahaan Indonesia yang diselidiki saat KTC melakukan verifikasi on-the-spot. Selain itu, pemerintah menyampaikan pernyataan lisan pada pelaksanaan dengar pendapat yang diadakan pihak KTC," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: