Dapat penugasan pemerintah, PT Pos 'nombok' Rp600 miliar per tahun

Rabu, 24 Juli 2019 | 22:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Pos Indonesia (Persero) harus merogoh kocek Rp600 miliar per tahun untuk menalangi kerugian dari penerapan tarif Layanan Pos Universal (LPU) yang merupakan penugasan pemerintah

Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal. Dalam penugasan itu perseroan mematok biaya pengiriman sebesar Rp3.000.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi Wahyu Setijono di kantornya, Rabu (24/7/2019). 

"Seandainya tarif diserahkan pada mekanisme pasar, tidak ada tarif LPU, kami tidak akan menderita. Ini kan tidak dapat subsidi, harus nombok sendiri. Coba bayangkan, kirim barang ke Puncak, pakai pesawat kecil misalnya, tarifnya tetap Rp3.000," katanya.

Ironisnya, semakin banyak volume barang kiriman, semakin besar pula ongkos yang ditalangi oleh PT Pos. "Tahun lalu, Rp600 miliar (nombok). Ini bottom line bisa lebih buruk. Makanya, harus ada jalan keluar," tegas dia.

Saat ini, ia mengakui pihaknya tengah berdiskusi dengan pemerintah. Meski demikian, ia bilang belum ada kesepakatan terkait hal tersebut. 

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Pos Benny Otoyo mengatakan perseroan memikul dua tugas besar. Pertama, beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi, dan kedua penugasan Public Service Obligation/PSO yang belum mendapat kompensasi sesuai. 

Di sisi lain, bisnis perseroan tengah lesu, terutama dari dari lini layanan keuangan, seperti pembayaran, remitansi, hingga penyaluran dana. Padahal, bisnis layanan keuangan PT Pos mendominasi pendapatan perseroan, dibandingkan bisnis kurir. 

Menurut Gilarsi, tenggelamnya bisnis layanan keuangan perseroan dikarenakan disrupsi dari kehadiran layanan keuangan perbankan dan fintech. OJK, ia bilang membuka semua layanan transaksi keuangan lewat bank, dari sebelumnya hanya dilayani PT Pos dan PT Pegadaian (Persero). 

Tak sampai disitu, pada 2016, pemerintah juga menggaungkan gerakan non tunai ke masyarakat. Padahal, layanan keuangan perseroan mengandalkan pembayaran dan pengiriman uang secara tunai. Akibatnya, bisnis perseroan semakin sepi. 

Sebelumnya ada sekitar Rp180 triliun berputar di PT Pos. Ketika disrupsi terjadi, perputaran uang di PT Pos hanya tersisa Rp120 triliun-Rp130 triliun, karena masyarakat semakin cashless. 

"Disrupsi yang luar biasa tinggi. Wesel remitansi itu main course (menu utama) PT Pos. Pendapatan dari wesel ini besar. Kalau begini tidak banyak yang bisa kami lakukan, karena sunset (tenggelam). Paling-paling, identifikasi mana yang masih butuh layanan wesel," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: