UE serang biodiesel RI secara sistematis

Jum'at, 26 Juli 2019 | 20:35 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) beranggapan Uni Eropa (UE) menggunakan strategi terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengisolasi biodiesel Indonesia. Sebab, UE kerap mengeluarkan kebijakan untuk menyerang biodiesel Indonesia, yang terbaru yaitu bea masuk anti-subsidi. 

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menuding UE tidak menginginkan produk minyak kelapa sawit Indonesia bersaing dengan minyak nabati lainnya. Harga minyak kelapa sawit memang lebih murah dibandingkan minyak kedelai dan rapeseed. 

Maka itu, gempuran dilakukan dengan menerbitkan kebijakan yang dianggap legal oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Sudah terbaca ini grand strategy yang terstruktur, sistematis, dan masif," kata Pradnyawati di Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Selain bea masuk anti-subsidi, beberapa kebijakan dan isu yang telah digunakan UE yaitu bea masuk anti-dumping, pelanggaran hak anak dan orang hutan, deforestasi, dan isu kesehatan. "Semua hal diangkat agar palm oil tidak membanjiri negara mereka," ujarnya. 

Pada 2013, UE pernah menerapkan kebijakan bea masuk anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia dan Argentina. Namun, kedua negara berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Uni Eropa (Eropa European Court of Justice) dan WTO. Kebijakan bea masuk tersebut akhirnya dihapus. 

Kemudian, pada 2017, UE kembali mengenakan bea masuk anti-dumping pada biodiesel. Kebijakan ini kembali dibatalkan, setelah Indonesia memenangkan gugatan terakait di WTO. WTO menilai UE menggunakan metodologi penghitungan yang salah. Pada Desember 2018, UE menginisiasi penyelidikan anti-subsidi pada biodiesel Indonesia. 

Biodiesel Indonesia disebut mendapatkan subsidi sehingga harganya rendah. Pada 23 Juli 2019, UE mengeluarkan proposal bea masuk anti-subsidi, dengan besaran sementara di kisaran 8-18%. 

Dalam proporsal, tarif bea masuk ditetapkan berbeda untuk eksportir Indonesia. PT Ciliandra Perkasa dikenakan tarif 8%, PT Intibenua Perkasatama dan PT Musim Mas (Musim Mas Group) 16,3%, serta PT Pelita Agung Agrindustri dan PT Permata Hijau Palm Oleo (Permata Group) 18%. Kemudian, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Group) sebesar 15,7%. 

Sedangkan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk 18%. Saat ini, pemerintah tengah berupaya memberikan pembelaan dan melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi, untuk menghadapi masalah yang terbaru ini. 

Pemerintah telah menyampaikan protes keras kepada Uni Eropa dalam beberapa kesempatan. Bahkan, sejak adanya isu penyelidikan anti-subsidi, Indonesia telah melakukan konsultasi pra-penyelidikan dengan tim Uni Eropa. kbc11

Bagikan artikel ini: