Pengampunan pajak jilid II berpotensi gerus kepercayaan wajib pajak

Senin, 5 Agustus 2019 | 06:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Usulan kalangan pelaku usaha agar pemerintah kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty (TA) jilid kedua dinilai akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada hasil positif.

Wacana tax amnesty jilid kedua muncul setelah kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan aspirasi. Kadin ingin adanya program pengampunan pajak jilid kedua.

Pengamat perpajakan Darussalam mengatakan, tax amnesty untuk kedua kalinya akan menciptakan ketidakpatuhan. Sebab, wajib pajak (WP) akan cenderung memilih opsi tidak patuh sembari menunggu kemungkinan pelaksanaan tax amnesty lagi.

Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC) ini menjelaskan, tax amnesty pada tiga tahun lalu sudah memberikan durasi yang cukup lama kepada wajib pajak untuk mengikuti program, yakni sembilan bulan.

Sosialisasi pun secara masif dilakukan pemerintah bahkan hingga ke beberapa negara, seperti Singapura, Hongkong, Cina, Selandia Baru, Jepang, Malaysia, dan Inggris. "Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tahu bagi mereka yang tidak mengikuti tax amnesty," ujar Darussalam, Minggu (4/8/2019).

Dia menyebut, seharusnya pengampunan pajak hanya dilakukan dalam satu generasi. Apabila dipaksakan pelaksanaan jilid kedua, pemerintah hanya akan menggerus kepercayaan wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty ataupun yang selama ini sudah patuh membayar pajak.

Tax amnesty jilid kedua memang berpotensi menambah penerimaan negara dari uang tebusan. Namun, ia memprediksi, nilai penerimaan itu tidak akan lebih besar daripada pelaksanaan tax amnesty yang pertama. "Tapi, yang pasti, tax amnesty jilid kedua ini riskan karena dapat meruntuhkan kepercayaan wajib pajak," tuturnya.

Darussalam menganjurkan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk berfokus saja pada agenda reformasi pajak. Di antaranya, proses bisnis, pengembangan informasi dan teknologi (IT), organisasi, basis data hingga revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut segala kemungkinan kebijakan bisa terjadi, termasuk dalam kaitannya dengan tax amnesty jilid kedua. "Kemungkinan (tax amnesty jilid kedua) pasti mungkin. Kita ingin yang terbaik dan berpikir sama-sama," kata Sri Mulyani.

Sri menegaskan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada dirinya terkait banyaknya aspirasi program tax amnesty jilid kedua. Melihat evaluasi itu, potensi untuk dilakukannya tax amnesty kedua dinilainya sudah terbuka.

Dia mengakui, terdapat prokontra dalam melakukan kebijakan itu. Digelarnya tax amnesty kedua tentu bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan.

Namun, jika kembali dilakukan, boleh jadi pengusaha yang belum mengikuti tax amnesty jilid pertama kembali mengurungkan niat. Sebab, akan ada pemahaman bahwa tax amnesty akan dilakukan kembali secara berulang-ulang. Pengemplang pajak pun akan terus bersembunyi. kbc10

Bagikan artikel ini: