Seberapa kerugian pengusaha akibat listrik padam? Ini kata Apindo

Selasa, 6 Agustus 2019 | 06:18 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Insiden pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa pada Minggu (4/8/2019) membuat sejumlah pelaku usaha berteriak. Mereka mengaku mengalami kerugian yang tak sedikit.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, kerugian materi maupun non-matriil yang disebabkan pemadaman listrik ini memang belum dapat dihitung secara nominal.

Namun begitu, Apindo menilai, salah satu akibatnya adalah menurunnya output produksi barang atau jasa serta hilangnya jam kerja.

Menurutnya, meski pemadaman ini terjadi di hari Minggu, tetapi aktivitas usaha sektor jasa dan perdagangan seperti perbankan, perhotelan dan perdagangan pasar modern tetap berjalan.

"Mall, supermarket, transportasi online dan lainnya, industri yang beroperasi 24 jam per hari dan yang mempekerjakan lembur untuk mengejar target produksi/shipment juga terdampak langsung," katanya melalui  keterangan tertulis, Senin (5/8/2019).

Selain mengganggu produksi, Hariyadi pun mengatakan pemadaman listrik ini akan menambah beban biaya karena pengoperasian genset, juga ada risiko turunnya kepercayaan pelanggan dan buyer akibat keterlambatan distribusi barang .

Hariyadi menambahkan, shipment atau distribusi barang bisa jadi tidak sesuai dengan pengiriman yang sudah disepakati dalam kontrak, bahkan ada kemungkinan biaya demurrage dan atau biaya air-freight harus ditanggung karena tidak bisa menggunakan alasan force major.

Apindo berharap, kompensasi biaya sesuai dengan kerugian yang sudah dijanjikan PLN dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbeli-belit.

Haryadi pun menyarankan agar pemerintah menimbang ulang kebijakan-kebijakan yang memberatkan dunia usaha terkait cadangan sumber daya listrik. Di mana, kepemilikan genset untuk cadangan listrik untuk produksi jika terjadi emergency dikenakan beban biaya berupa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) meskipun sumbernya tak berasal dari PLN.

Kedua, pemilikan genset sebagai cadangan juga harus dilengkapi dengan sertifikat laik operasi (SLO) pun dianggap memberatkan. Bila tidak memiliki SLO, akan dikenakan dengan sanksi pidana, yang semestinya tidak dibebankan kepada pembeli/pengguna, tetapi di lini produksi. kbc10

Bagikan artikel ini: