Mentan Amran pede swasembada bawang putih tercapai 2021

Rabu, 14 Agustus 2019 | 19:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan rasa optimistis Indonesia mampu berswasembada bawang putih, meski ada kasus suap ijin impor bawang putih yang menyeret pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura.

Dengan strategi yang kini diterapkan, seperti wajib tanam 5 persen untuk importir bawang putih, pada tahun 2021 Indonesia akan mampu memenuhi sendiri kebutuhan di dalam negeri.

“Pada tahun 1997 kita hanya impor bawang putih 10 persen, tapi kemudian karena tidak ada insentif untuk petani bawang putih, akhirnya kita impor sampai 90 persen dari kebutuhan,” kata Amran di sela sidak ke Ditjen Hortikultura, Rabu (14/8/2019).

Amran melihat dengan pelajaran tahun 1997 saat impor bawang putih hanya sebesar 10 persen dari kebutuhan, berarti potensi wilayah Indonesia yang bisa ditanami bawang putih cukup besar. “Kita hanya perlu 60 ribu ha lahan bawang putih untuk bisa swasembada. Luasan itu bisa kita capai dalam hitungan paling lambat tahun 2021,” katanya.

Padahal menurut Amran, hasil kajian Badan Litbang Pertanian, potensi lahan di Indonesia yang bisa ditanami (cocok) bawang putih seluas 600 ribu ha. Artinya, dengan hanya menanam 10 persen (60 ribu ha), Indonesia sudah bisa swasembada, bahkan ekspor bawang putih.

Optimistis Amran, Indonesia mampu berswasembada bawang putih terlihat juga dari perkembangan pertanaman bawang putih. Misalnya jika tahun 2014, luas pertanaman  hanya 2.000 ha dapat, maka pada tahun 2018 sudah mencapai 11 ribu ha, bahkan 2019 diharapkan bisa mencapai 20 ribu ha.  “Peta jalan untuk mencapai swasembada itu jelas. Jadi kita optimistis bisa mencapainya,” ujarnya.

Strategi yang diterapkan, misalnya produksi bawang putih yang dihasilkan pada pertanaman tahun 2017 menjadi benih untuk pertanaman 2018. Begitu juga hasil panen tahun 2018 akan dijadikan benih pada tahun 2019. 

Strategi itu berlaku juga bagi importir yang mempunyai kewajiban tanam 5 persen dari jumlah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

“Penanaman bawang putih sekarang ini  ada yang swadaya petani, ada juga yang sumber pendanaannya dari APBN dan wajib tanam importir. Pada tahun 2018 ada sekitar 55 dari 150 perusahaan yang melakukan wajib tanam. Satu perusahaan akan menanam sekitar 4.000 ha, swadaya dan APBN sisanya sekitra 7.000 ha,” tutur Amran.

Namun demikian, Amran mengatakan pemerintah bersikap tegas terhadap kewajiban tanam 5 persen oleh perusahaan. Bagi importir yang tidak bisa memenuhi kewajiban atau melanggar aturan, maka pemerintah bisa melakukan black list.

Hingga kini setidaknya ada sekitar 72 importir/pengusaha yang masuk daftar hitam (black list) impor bawang putih. Bahkan ke-72 importir tersebut tidak lagi mendapat tempat untuk mengikuti dan mendaftarkan ijin impor bawang putih. 

“Ini sejarah pertama di Kementerian Pertanian yang memblack list importir sebanyak itu. Perusahaan yang di black list itu, karena mereka tidak memenuhi kewajiban tanam. Tapi ada juga yang mengimpor tidak sesuai dengan kuota yang didapat,” kata Amran.

Salah satu perusahaan yang masuk adalah PT. Cahaya Sakti Agro (CSA) yang saat ini terkena kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perusahaan itu menurut Amran, tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian yakni wajib tanam 5 persen dari jumlah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

“Kita memberikan waktu kepada importir untuk menyelesaikan kewajiban tanam dalam jangka waktu satu tahun. Saya rasa waktu itu sudah cukup untuk memenuhi kewajiban,” ujarnya.

Namun demikian sambung Amran pemerintah tidak akan memberikan kesulitan bagi perusahaan yang ingin mengurus ijin impor. Sebab, Kementerian Pertanian telah menerapkan sistem OSS (Online Single Submission). “Dengan sistem ini, ijin bisa selesai dalam waktu tiga jam. Kita juga tidak perlu bertemu importir,” katanya.

Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto mengatakan untuk tahun ini jumlah RIPH yang sudah dikeluarkan sebanyak 60 ribu ton untuk 55 perusahaan. Namun dari jumlah itu, baru sekitar 6.000-an ton bawang putih impor yang masuk.

Bagi perusahaan yang pernah mendapatkan RIPH, menurut Prihasto jika tahun lalu sudah selesai 100 persen memenuhi kewajiban, maka bisa langsung impor Januari. Sedangkan untuk perusahaan yang baru harus penuhi 25 persen dari 5 persen kewajiban atau 1,25 persen tanam, baru bisa impor.

Prihasto menambahkan pengembangan bawang putih dilakuakn secara bertahap. Pada tahun 2017, luas pertanaman bawang putih hanya 1.900 ha. Namun dengan program pemerintah tahun 2018 naik menjadi 11 ribu ha.

Dari penanaman seluas 11 ribu ha itu, hasil panennya dijadikan benih untuk penanaman seluas 20-30 ribu ha. Tahun 2020 diharapkan ada penanaman 50-60 ribu ha dan tahun 2021 seluas 90-100 ribu ha. “Alhamdulillah keberhasilan wajib tanam sangat bagus. Ada yang produktivitasnya mencapai 8-10 ton/ha,” katanya.kbc11

Bagikan artikel ini: