Ibu kota boyongan akan lipat gandakan ekonomi Kalimantan

Selasa, 3 September 2019 | 11:25 WIB ET

JAKARTA - Perusahaan investasi dan aset manajemen, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia menyatakan, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memberikan efek berlipat ganda terhadap perekonomian di Pulau Borneo tersebut. Apalagi rencana relokasi itu menyerap dana sekitar US$ 32 miliar (Rp 466 triliun).

“Hasilnya dapat terlihat dalam 10–15 tahun ke depan, saat infrakstruktur dan lingkungannya telah terbentuk," kata Asian Equities Investment Director, Aberdeen Standard Investments Indonesia, Bharat Joshi, di Jakarta, dalam keterangannya.

Bharat Joshi mengatakan, Kalimantan akan menjadi ibu kota administratif untuk negara, sementara Jakarta tetap menjadi pusat komersial dan keuangan. "Ini cukup umum dan sudah banyak diterapkan di negara lain, seperti Washington DC dan New York, Beijing dan Shanghai, Delhi dan Mumbai, hingga Kuala Lumpur dan Putrajaya,” kata Bharat Joshi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru, dengan pilihan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi yang dianggap ideal. Pengumuman ini dilakukan oleh Presiden Jokowi usai menerima hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.

Meski pemindahan ibu kota berdampak positif pada ekonomi, Bharat Joshi mengungkapkan, pemerintah tetap harus menjaga target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3 persen pada 2020. Sementara target inflasi dijaga pada 3,1 persen, lebih rendah dari tahun lalu sebesar 3,5 persen.

Bharat menjelaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan upah, dan stabilitas harga komoditas antara lain, batu bara dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), serta kemampuan pemerintah menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Selain itu, komitmen Presiden Jokowi untuk membentuk Kementerian khusus menangani investasi membuktikan keseriusan pemerintah dalam menarik FDI. Keputusan ini juga diperkirakan akan mampu meningkatkan tidak hanya investasi luar, tetapi juga dalam negeri. “Dunia digital adalah ekonomi baru dan sebagai negara terpadat keempat di dunia, kita telah melihat besarnya investasi yang masuk tersalurkan melalui media ini," kata Bharat Joshi.

Menurut dia, investasi dunia digital akan terus tumbuh pada tahun mendatang seiring meningkatnya konektivitas dan kesadaran masyarakat akan teknologi. "Apabila dieksekusi dengan tepat, saya yakin rencana pembentukan Kementerian Investasi akan berbuah positif dan mengundang investor untuk masuk ke Indonesia,” kata Bharat Joshi.

Di sisi lain menurut Bharat, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan dampak perang dagang AS-Tiongkok, menjadi fokus pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2020. "Dua hal tersebut akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang diperkirakan ada diangka Rp 14.400 per dolar AS," kata Bharat Joshi.

Bagikan artikel ini: