Peternak ayam desak perbaikan harga dan pembenahan tata niaga

Kamis, 5 September 2019 | 18:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Harga ayam di tingkat peternak kembali anjlok. Hal ini membuat sejumlah asosiasi peternak ayam mandiri menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan harga dan perlindungan usaha yang konkret.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan harga ayam peternak sudah berada di level terendah yakni Rp 8.000 per kilogram (kg). Harga tersebut jauh di bawah harga pokok produksi yang berkisar Rp 18.000-Rp 20.000 per kg.

Menurutnya berbagai upaya dilakukan peternak kepada pemerintah, termasuk upaya antisipasi untuk menjaga 

kestabilan harga ayam hidup. Namun tidak pernah ada solusi yang jitu dan berkepanjangan. 

Tercatat puluhan rapat koordinasi dan evaluasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan."Bahkan sampai Kementerian Perekonomian dan Bareskrim Polri semua upaya “mentok”, peternak broiler kembali menelan pil pahit merasakan buruknya penataan perunggasan nasional.

Bahkan,harga sarana produksi seperti pakan dibeli peternak masih mahal.Dalam sembilan bulan ini peternak harus membeli pakan jagung antara Rp 6.800-Rp 7.400 per kg.

Adapun harga Day Old Chicken (DOC) diakui mengalami penurunan menjadi Rp 4.000 mulai Juni 2019 dari sebelnya bertengger dikisaran Rp 6.000 an sejal Agustus 2018.Menurutnya penurunan harga DOC tidak terlepas dari anjloknya harga ayam hidup.

Atas hal ini peternak  meminta pemerintah dalam jangka pendek menaikkan harga ayam hidup (LB) minimal di HPP peternak rakyat mandiri. "Kami minta dinaikkan harganya di minimal HPP lah," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta Kamis (5/9/2019).

Dia juga menilai perlu bagi pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penataan iklim usaha perunggasan nasional yang berkeadilan dan melindungi peternak rakyat mandiri. Sehingga ke depannya, gejolak harga ayam peternak tidak lagi terjadi.

Dia menambahkan perlindungan dan segmentasi pasar ayam segar hanya untuk peternak rakyat mandiri.Pembenahan dan penataan hilirisasi usaha perunggasan melalui upaya kewajiban memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) bagi perusahaan integrasi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2017.

Peternak, sambung Sugeng juga meminta pemerintah untuk membubarkan tim Komisi Ahli Unggas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) yang dianggap belum maksimal memperbaiki sektor peternakan ayam nasional. Sebagai catatan, sekitar 800 orang peternak akan berunjuk rasa di kantor Kementerian Perekonomian dan DPR RI.kbc11

Bagikan artikel ini: