Kalah di WTO, Indonesia sudah sesuaikan regulasi impor ayam

Jum'at, 6 September 2019 | 18:20 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah Indonesia merespon putusan World Trade Organization (WTO) terkait pelanggaran ketentuan impor ayam dari Brazil. Atas hal ini pemerintah memperbaharui ketentuan impor ayam dan produk ayam dan menyesuaikan putusan WTO.

Menteri Perdagangan, Engartiasto Lukita menjelaskan, perubahan ini mengikuti putusan panel sengketa DS 484 Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 22 November 2017 terkait gugatan Brasil atas ketentuan dan prosedur impor ayam yang diberlakukan Indonesia. Namun penyesuaian peraturan yang dilakukan tidak berarti memberikan preferensi perdagangan untuk ayam dan produk ayam dari Brasil.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang dalam perkembangannya telah memperluas cakupan impor ayam termasuk potongan ayam (sayap, paha, dada). Sementara Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Meskipun WTO memutuskan Indonesia melakukan pelanggaran, tidak serta merta impor ayam dan produk ayam dari Brasil akan langsung terlaksana karena kasus sengketa DS 484 tengah memasuki tahap pemeriksaan oleh panel kepatuhan (compliance panel) WTO yang memakan waktu berbulan-bulan," ungkap Enggartiasto di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Enggar menambahkan penyesuaian aturan dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara mengharmonisasikan kepentingan nasional, kesehatan masyarakat, serta aturan yang telah disepakati oleh Indonesia di WTO. Kebijakan yang ditetapkan Indonesia bertujuan menjamin masyarakat Indonesia mendapat produk yang aman, sehat, dan halal.

"Sebab itu, produk ayam impor yang masuk ke Indonesia tetap harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional serta standar halal yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penting diketahui bahwa kebijakan halal Indonesia untuk produk ayam tidak pernah dinyatakan bersalah oleh panel sengketa WTO," lanjut Enggar.

Seperti diketahui sejak 2009, Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia, khususnya ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut ke pasar Indonesia, sehingga Brasil menggugat Indonesia ke WTO pada 16 Oktober 2014.

Putusan panel sengketa DS 484 menyatakan empat kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO, yakni kebijakan positive list, fixed license term, intended use, dan undue delay. Atas putusan tersebut, Indonesia berkewajiban melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi putusan WTO.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, walaupun cakupan impor ayam dan produk ayam telah diperluas dalam Peraturan Menteri Perdagangan, importir kurang tertarik untuk mengimpor ayam dari Brasil dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya jarak antara Brasil dan Indonesia dinilai jauh sehingga menyebabkan harga pengiriman tinggi. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Kemendag juga belum mengeluarkan persetujuan impor karena tidak ada pengajuan oleh importir.

"Sebab itu, Indonesia masih berkesempatan memperkuat industri perunggasan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menerapkan standar keamanan dan kesehatan pangan sesuai aturan WTO," kata Wisnu.kbc11

Bagikan artikel ini: