Guru Besar UGM: Revisi UU KPK untuk memperkuat, bukan memperlemah

Senin, 9 September 2019 | 13:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Revisi Undang Undang KPK Nomor 30 tahun 2002 masih menuai pro dan kontra. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Nurhasan Ismail pun ikut memberikan pendapat.

“Isu perubahan UU KPK bisa dinilai memperkuat atau melemahkan KPK tergantung substansi perubahan. Oleh karena itu harus dicermati satu per satu sehingga bisa dinilai sebagai penguatan atau sebaliknya,” terang Nurhasan Ismail dalam keterangannya Minggu (8/9/2019).

Dia menjelaskan bahwa poin poin yang direvisi oleh DPR perlu dicermati dari kacamata berbeda. Bisa jadi perubahan UU tersebut sebagai pelurusan kinerja KPK, bukan pelemahan. Satu per satu guru besar UGM ini merinci poin-poin yang menjadi bahan revisi oleh DPR tersebut. Seperti halnya Dewan Pengawas KPK yang menurutnya bisa untuk mengawasi kinerja KPK termasuk tindakan penyadapan.

“Apakah revisi itu akan meniadakan dan menghambat proses penyadapan yang benar-benar diperlukan dalam rangka menemukan alat bukti, yang urgen diperlukan untuk memperjelas tindak korupsinya? Bagaimana jika justru sebaliknya, untuk mendorong ke arah penyadapan yang profesional dan vital untuk memperkuat pembuktian? Itu yang harus dicermati,” ungkap Nurhasan Ismail.

Soal tidak diberikannya kewenangan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) kepada KPK dia berpendapat, bertentangan dengan nalar filosofis dan sosiologis hukum.

“Tidak adanya kewenangan SP3 bertentangan dengan hakikat dan karakter manusia yang lemah dan terbuka berbuat salah, karena para manusia di KPK bukan malaikat dan hal tersebut menyebabkan KPK terperosok pada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia,” ucap Nurhasan Ismail.

Ia menilai dalam revisi tersebut, Baleg DPR juga meminta agar latar belakang penyidik lembaga antirasuah itu berasal dari kepolisian dan kejaksaan cukup beralasan. Menurutnya jika KPK harus mengangkat penyidik independen dan profesional akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Paling tidak, Ini harus dinilai sebagai pemborosan sumber daya ekonomi dan manusia, sementara sudah ada penyidik yang siap untuk dimanfaatkan,” tutup Nurhasan Ismail. kbc9

Bagikan artikel ini: