Selamat! Mardani H Maming nahkodai HIPMI 2019-2022
JAKARTA, kabarbisnis.com: Mardani H. Maming, pengusaha asal Kalimantan Selatan secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022.
Mardani yang juga pernah menjadi Bupati Tanah Tumbu ini menang telak dengan meraih 146 suara dalam Musyawarah Nasional ke XVI. Sementara calon ketua umum lainnya, yakni Ajib Hamdani hanya meraih enam suara. Adapun Bagas Adhirga mengundurkan diri dan memilih bergabung dengan tim Mardani.
Dalam penyampaian visi besarnya Mardani bertekad memperjuangkan eksistensi yang lebih besar kepada pengusaha pemula untuk turut membangun perekonomian di daerahnya.Salah satu caranya yakni dengan dana stimulasi dari setiap Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memprioritaskan pengerjaan sarana infrastruktur kepada pengusaha pemula.
Dukungan nyata dari Pemda dibutuhkan sehingga memberi ruang wirausaha muda setempat tumbuh dan berkembang seiring aktivitas pembangunan daerah.Langkah ini pernah dilakukan Mardani ketika menjadi Bupati. Mardani mengaku menganggarkan dana kabupaten sebesar Rp 30 miliar sebagai katalis permodalan
"Saya titipkan di dinas Pendidikan, dinas Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Budget sebesar itu dipecah menjadi Rp 200 juta. Kenapa, karena pekerjaan yang tidak dilelang atau bupati bisa melakukan penunjukan langsung adalah sebesar Rp 200 juta,"terang Mardani kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam (17/9/2019).
Plafon sebesar itu bisa dikerjakan bagi pengusaha pemula seperti proyek pembangunan ruang kelas atau taman di sekolah. Hal sama juga dapat dilakukan untuk perbaikan sarana jalan.
Menurutnya kebijakan afirmasi Pemda bagi tumbuh kembangnya pengusaha muda ini sudah selaras dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010. "Melatih mereka (pengusaha muda red) sebagai kontraktor kecil .Setelah proses itu terlewati kita harapkan menjadi naik kelas ,karena untuk proyek yang dilelang mereka harus berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya," terangnya
Namun legalitas ini juga perlu diwadahi melalui regulasi yang lebih tinggi.Karena itu Maming mengaku akan memperjuangkan Undang Undang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) untuk segera disahkan dalam lembaran negara.
Informasi yang diperolehnya ada pasal yang secara eksplisit mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dapat melakukan penunjukan langsung kepada pengusaha pemula yang diwadahi suatu organisasi kewirausahaan . "Kita sudah punya Hipmi PT atau Hipmi pesantren. Itu teorinya, kalau tidak diwadahi prakteknya, ilmunya tidak terpakai juga.Jadi gagasan ini menyempurnakan para senior saya," terangnya
Mardani juga berpendapat pengusaha pemula harus sedapat mungkin memanfaatkan revolusi industri 4.0. Disrupsi teknologi merubah tatanan bahwa transaksi keuangan itu harus berorientasi dan loyal kepada konsumen
Namun sinergitas antara pengusaha pemula dalam wadah Hipmi baik di perkotaan dan di daerah untuk bersama membangun ekonom di wilayahnya. Hanya saja, bagi mereka yang diperkotaan, berkesempatan mengembangkan bisnisnya dengan menonjolkan jasa yakni membangun start-up .
Adapun yang berdomisili di pedesaan,menurut Mardani akan tetap bertumpu pada sumber daya alam seperti agribisnis dan pertambangan. "Kita mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengusaha baru atau malah berpeluang menjadi konglomerat baru seperti diimpikan bang Bahlil Lahadalia. Diantara kita hanya gaya bisnisnya saja yang berbeda," terangnya.kbc11
Pemerintah pangkas cuti bersama 2021, dari 7 hari menjadi 2 hari
Usai beri DP nol persen, pemerintah godok keringanan pajak industri properti
Ekonomi menggeliat, raksasa supermarket Australia ini ekspansi di Mastery by Crown Group
RSI Surabaya siap uji coba inovasi i-nose c-19 ITS
Sepeda masuk SPT Pajak, pengamat: Kalau harganya di bawah Rp5 juta gak usah