Bappenas rayu BUMN mau bangun apartemen dinas di ibu kota baru

Jum'at, 20 September 2019 | 07:41 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut terlibat dalam pembangunan proyek di ibu kota di Kalimantan Timur.

Pasalnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan proyek tersebut.

Asal tahu saja, untuk memindahkan ibu kota, pemerintah membutuhkan Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut hanya 19% yang berasal dari APBN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah memang menyiapkan skema lainnya, seperti investasi langsung dan juga Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk BUMN, nantinya diproyeksikan untuk masuk pada skema KPBU dan investasi langsung.

“Dari 466 triliun hanya 19% dari APBN, dan APBN-nya tidak akan menganggu pajak tapi bergantung kepada pengelolaan aset. Bumn bisa terlibat dengan skema KPBU,” ujarnya dalam acara konsultasi publik dengan BUMN Penyusunan RPJMN 2020-2024 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Salah satu contoh yang bisa dikerjakan BUMN lewat skema KPBU adalah untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya pembangunan gedung, serta sarana umum lainnya seperti sekolah dan rumah sakit.

“Kita akan bikin apartemen dinas dengan skema KPBU. Kalo ada BUMN ikut maka dia bangun apartemennya sampai selesai, katakanah dapat konsesi 20 tahun, tiap tahun akan membangun. Ini satu hal yang sudah pasti,” jelasnya.

Sementara sisanya BUMN bisa masuk untuk investasi langsung. Misalnya Perumnas ingin melakukan investasi langsung dengan membangun rumah komersil. Atau BUMN lainnya yang bisa membangun pusat komersial di ibu kota baru seperti mall dan perkantoran.

“Perumnas misalnya mau investasi bangun rumah langsung,” pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: