Pelaku usaha desak evaluasi program Tol Laut

Senin, 23 September 2019 | 06:12 WIB ET

SURABAYA - Pengguna Tol Laut mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi program Tol Laut terutama untuk wilayah luar Jawa seperti di Papua. Sebab, pelaksanaanya di lapangan kini dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal digulirkannya program tol laut itu.

Berbagai persoalan terkait pelaksanaan program Tol Laut belakangan, mulai perbedaan penetapan tarif Tol Laut oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan ekspedisi hingga masalah transparansi ketersedian slot, menguatkan alasan untuk segera dilakukan evaluasi tersebut. Apalagi, sampai sekarang program Tol Laut belum juga berhasil mengurangi kesenjangan harga komoditas barang terutama kebutuhan sembako di wilayah luar Jawa, meskipun sudah berhalan sejak 2016.

Pengusaha asal Surabaya, Budi Alfian, menilai tarif tol laut untuk pengiriman barang sembako miliknya ke Papua melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tujuan Pelabuhan Agats dan Pelabuhan Fak Fak di Papua terlalu tinggi. “Tarif tol laut seharusnya lebih murah ketimbang tarif regular karena disubsidi oleh pemerintah, tapi nyatanya tarif tol di pelabuhan-pelabuhan tersebut sangat tinggi. Harga barang yang dikirim ke Papua juga relatif tidak mengalami perubahan yang berarti,” kata Alfian.

Selain biaya yang mahal, untuk mendapatkan jatah kapal Tol Laut juga tidak gampang. Setiap kali ditanya tentang jatah kapal laut selalu dijawab oleh perusahaan ekspedisi dan pelayaran sudah penuh. Sebagai pelaku bisnis, Alfian mengaku tidak bisa berbuat banyak ketika tidak ada pilihan lain dalam logistik pengiriman, yang lebih ekonomis. “Jatah kontainer untuk tol laut selalu dibilang sudah habis, padahal kami pesan itu sudah jauh-jauh hari, hingga dua bulan sebelumnya, tapi tetap saja tidak kebagian,” ujarnya.

Alfian juga mendapati ada perbedaan cukup signifikan terhadap tarif Tol Laut yang diberlakukan oleh perusahaan pelayaran dengan perusahaan ekspedisi (EMKL). Misalnya, untuk pengiriman ke Fak Fak, tarif untuk dry container oleh perusahaan kapal sebesar Rp 3.809.500 ditambah biaya stuffing di kisaran antara Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta. Sementara oleh perusahaan ekpedisi tarifnya di kisaran Rp 9 juta sampai Rp 11 juta.

Adapun tuntuk dry container untuk tujuan pelabuhan Agats, tarif yang diberlakukan oleh perusahan pelayaran sebesar Rp 3.327.500, sementara perusahaan ekspedisi menetapkan tariff sebesar Rp 15 juta.

“Kenapa tarif pengiriman via tol laut antar ekspedisi bisa berbeda-beda, padahal rutenya sama. Ini butuh transparansi,” ungkap Alfian.

Hasil penelusuran Kabarbisnis juga menemukan perbedaan penetapan tarif Tol Laut oleh perusahan pelayaran dan perusahaan ekspedisi untuk pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tujuan Pelabuhan Wasior di Papua. Tarif resmi regular yang dipatok perusahaan pelayaran berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 8 juta. Sementara untuk tarif Tol Laut di rute yang sama, menurut para pengguna, seharusnya jauh lebih murah karena disubsidi oleh pemerntah, yakni di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 4 juta, tetapi dalam prakteknya di lapangan jauh lebih besar dibandingkan dengan tarif regular tersebur. Tarif Tol Laut yang dirilis oleh perusahaan ekspedisi ada yang berkisar antara Rp 12 juta hinggaRp 15 juta, ada juga Rp 12 juta hingga Rp 18 juta. Bahkan beberapa ekspedisi lokal di laman mereka mematok tarif yang lebih besar lagi. Misalnya, untuk rute Agats dan Wasior, berkisar diatas Rp 20 juta. Dengan tarif yang lebih tinggi itu, perusahaan ekspedisi di kawasan Demak, Surabaya, mengaku belum bisa memastikan apakah menggunakan Tol Laut atau tidak. Ada syarat yang mesti dipenuhi untuk bisa menggunakan jasa pengiriman melalui Tol Laut, diantaranya surat rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah tujuan. “Jika tidak maka muatan akan dialihkan ke pengiriman reguler (non Tol laut),” kata seorang karyawan perusahaan itu.

Menanggapi keluhan dari pengguna jasa atas mahalnya biaya pengiriman via Tol Laut ke Indonesia bagian Timur, khususnya ke Papua, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jawa Timur Henky Pratoko menyatakan, sebenarnya konsep Tol Laut sangat bagus, dimana pelaku logistik menjadi jembatan pemilik barang atau pengusaha. Sementara dari sisi pemilik barang, mereka ada pilihan yang bagus.

Namun, dengan berjalannya waktu, konsep tersebut tidak berjalan mulus karena menemui berbagai kendala di lapangan, baik Tol Laut yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pelni ataupun oleh perusahaan pelayaran swasta. "Yang pertama adalah tidak adanya transparansi pemilik kapal, berapa slot atau space (tempat red) yang tersedia dan kapan closing time (waktu penutupan red) yang ditetapkan. Harusnya ada center point yang bisa diakses oleh siapapun, mulai dari tempat yang tersedia berapa dan barang harus sudah masuk kapan," papar Henky.

Menurut dia, kepastian tempat dan keberangkatan barang tidak didapatkan, bahkan kadang tiba-tiba sudah penuh, maka pelaku logistik  akhirnya memilih jalur normal yang tidak bersubsidi dengan konsekuensi biaya lebih mahal. "Mana yang dipilih? Kepastian barang berangkat atau subsidi? Kalau pengusaha ya milihnya kepastian barang berangkat," tandasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, program Tol Laut yang dilaksanakan perusahaan kapal swasta juga bisa bermain, mereka dibenarkan untuk mengambil keuntungan, sehingga ketika banyak pengusaha yang mendaftar, maka biaya akan dinaikkan. "Problem yang kedua adalah kondisi kapal saat kembali muatan tidak penuh. Berangkat penuh, kembali kurang muatan. Akhirnya goyah. Bagaimana pemerintah akan terus menerus menyubsidi logistik program Tol Laut, sampai kapan ini bisa dipertahankan," papar Henky.

Dengan melihat kondisi tersebut, kata Henky, ALFI.berharap seluruh stakeholder yang bersangkutan kembali duduk bersama untuk mencarikan solusi terbaik. "Pemerintah, pelaku usaha dan pemilik kapal yang ikut program Tol Laut harus duduk bersama membahas soal ini, bagaimana solusi yang pas dalam persoalan ini," ungkapnya.

Staf Ahli Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim, Jamhadi, menyatakan target Tol laut adalah penurunan disparitas harga dan meningkatkan produktifitas terutama yang berkaitan dengan komoditas pangan. Saat ini masih terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi antar daerah, terutama di Indonesia bagian Timur, termasuk di Papua.

“Meski saat ini pemerintah sudah memberikan subsidi dan juga menyiapkan Kapal Perintis, namun juga harus mengantisipasi adanya kekosongan muatan tol laut saat balik dan itu harus dilakukan agar bisa mengurangi subsidi. Saya setuju perlunya duduk lagi semua stakeholder untuk evaluasi pelaksanaan Tol Laut ini,” katanya.

Bagikan artikel ini: