Truk kelebihan muatan dilarang masuk jalan tol mulai tahun depan

Senin, 23 September 2019 | 08:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang truk yang melebihi kapasitas alias Over Dimension dan Overload (ODOL) masuk ruas jalan tol mulai 2020 mendatang. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Tahun 2020 sudah ada kejelasan terkait ODOL di jalan tol , berarti kita memberikan waktu dua tahun (kepada pemilik truk dan barang sejak 2018). Kalau sekarang kita berikan peringatan. Ke depan kalau melanggar, mereka harus keluar jalan tol," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya dalam siaran pers, Minggu (22/9/2019).

Dia menyebutkan, saat ini pihaknya melalui Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan pengukuran truk sebanyak 3 kali dalam satu minggu.

Dengan intensifnya pengukuran tersebut lanjut dia, kendaraan ODOL yang melalui tol jumlahnya sudah berkurang.

"Sekalipun kita tidak frontal (dalam menindak), namun kita melakukan pengawasan 3 hari dalam seminggu. Tadinya 70 persen kendaraan ODOL itu melewati tol, sekarang sudah menurun 40 persen. Kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kita dari pemilik barang dan pemilik truk ya supaya menaatinya," sebutnya.

Hal itu digunakan untuk mempermudah menjaring truk yang masih melebihi kapasitas untuk keluar dari jalur. "Nanti itu dengan rekaman saja sudah diketahui kalau ada truk ODOL. Mereka harus menyingkir dari jalan, jadi prosesnya lebih cepat," tutur Menhub.

Berdasarkan data dari PT Jasa Marga, sampai dengan Juni 2019, dengan komposisi rata-rata kendaraan Non Gol I ( Truk) yang masuk jalan tol hanya sebesar 8,81 persen. Tetapi berdampak pada kecelakaan sebanyak 45,93 persen (melibatkan kendaraan angkutan barang) di ruas tol milik PT Jasa Marga (Persero).

Faktor dominan penyebab kecelakaan tersebut adalah faktor pengemudi sebesar 84 persen, sedangkan untuk faktor kendaraan sebesar 15 persen, dan faktor lingkungan sebesar 1 persen.

Adapun hasil penertiban truk ODOL dari 2018 hingga Juni 2019,  terdapat pelanggaran kelebihan muatan/overload (39,86 persen), overdimension (1,66 persen), dan ketidaklengkapan dokumen (5,01 persen). Sedangkan yang  tidak melanggar mencapai 53,47 persen. kbc10

Bagikan artikel ini: