Pemerintah didesak tinjau ulang keputusan kenaikan tarif cukai dan HJE rokok

Selasa, 24 September 2019 | 08:39 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok hingga 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35% yang mulai berlaku 1 Januari 2020 dinilai berpotensi menghancurkan industri rokok, serapan hasil petani tembakau, dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi media bertajuk "Masa Depan IHT Pasca Kenaikan Cukai", yang digelar Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (LPSDM YMIK) di Jakarta, Senin (23/9/2019).

“LPSDM YMIK melihat bahwa diskusi media ini perlu dilakukan sebagai pembelajaran untuk kita semua baik akademisi, mahasiwa, dan umum. Diskusi ini juga berkaitan dengan pembahasan menyangkut ekonomi, politik, dan sosial budaya,” kata Evert Haryanto Hilman, Direktur LPSDM YMIK.

Hadir dalam diskusi media tersebut adalah Willem Petrus Riwu (Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok, GAPPRI), Dita Indah Sari (Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran), Dr. Enny Sri Hartati (Indef), dan Mohamad Sobari (budayawan). 

Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok (GAPPRI) Willem Petrus Riwu mengatakan, pihaknya kecewa terhadap kenaikan besaran cukai dan HJE yang sangat tinggi bahkan tidak pernah dikomunikasikan dengan pabrikan.

Akibat kenaikan itu, dampak negatif pun mulai menghampiri para petani tembakau dan tenaga kerja yang bersangkutan. Adapun dampak yang akan dirasakan bagi industri tembakau adalah penurunan volume produksi sebanyak 15% di tahun 2020.

Kemudian, penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun juga sampai 30%. Tak hanya itu, kenaikan tarif cukai yang tinggi juga akan membuka peluang maraknya rokok ilegal.

Ia juga memperkirakan, pabrik rokok kecil menengah juga akan terancam tutup dan diperkirakan jumlahnya sekitar 400 pabrik. Willem bilang, perusahaan tersebut akan sulit memikul beban kenaikan cukai tersebut dan rokok mereka tidak akan laku.

“Kalau sudah tidak laku ya mereka pasti berhenti beroperasi, karena menurut bea cukai hanya 14 pabrik rokok besar, namun yg paling terasa dampaknya kan yang pabrik kecil,” Ujarnya Willem.

Menurut Willem, kenaikan sebesar 23% ini terlalu agresif atau tinggi sehingga tak hanya menggoyahkan pabrik rokok melainkan juga akan mengancam dan merenggut mata pencaharian petani tembakau.

“Kita tidak menyalahkan siapapun dalam kenaikan cukai tersebut, hanya saja ini terlalu tinggi, Belum diterapkan saja sudah terasa dampaknya bagi produksi dan petani,” Ujar Willem.

Dia berharap kenaikan tersebut dibatas wajar yakni hanya sekitar 9-10% saja. kbc10

Bagikan artikel ini: