Industri tertekan kenaikan tarif cukai rokok 23%, ini saran HM Sampoerna

Rabu, 25 September 2019 | 07:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pelaku industri hasil tembakau (IHT) tengah was-was menghadapi rencana kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran 35 persen pada 2020 mendatang.

Meski kebijakan yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu dirasa memberatkan, namun salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tetap menghormati keputusan pemerintah.

HMSP memastikan akan menerima keputusan tersebut. "Kami akan menjalankan keputusan itu," kata Direktur Corporate Affairs Sampoerna, Troy Modlin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/9/2019).

HMSP memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah terkait hal itu. Dua rekomendasi ini dinilai akan mengurangi tekanan kepada IHT, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT), yang menyerap ratusan ribu pelinting di seluruh Indonesia.

Pertama, Troy menyarankan dijalankannya penggabungan batasan produksi Sigaret Putih Mesin (SPM) dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi tiga miliar batang per tahun.

"Penggabungan ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi segmen SKT untuk dapat bertahan. Karena dengan di gabung akan menjauhkan tarif cukai SKT dengan rokok mesin," katanya.

Saat ini, masih ada tarif cukai SKT yang dekat dengan tarif cukai SKM dan SPM golongan 2. Tarif cukai rokok buatan mesin tersebut bahkan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang beromset triliunan.

Akibatnya, banyak rokok mesin yang harganya nyaris sama dengan rokok SKT sehingga membuat segmen ini semakin terpuruk. Selama beberapa tahun belakangan, banyak pelinting yang terpaksa kehilangan pekerjaannya lantaran produk SKT kalah bersaing dengan rokok mesin.

Penggabungan batasan rokok mesin menjadi tiga miliar batang per tahun juga dinilai Troy akan menciptakan persaingan yang adil. "Selama ini kami harus bersaing dengan perusahaan multinasional yang membayar cukai yang jauh lebih rendah, meski produk yang ditawarkan memiliki karakteristik yang sama," ujarnya.

Rekomendasi kedua, kata Troy, mempertahankan tarif cukai dan batasan produksi SKT. Alasannya, SKT memiliki karakteristik padat karya dan rentan terhadap perubahan harga.

Menurutnya, 75 persen pekerja di kategori SKT berasal dari pabrikan pembayar cukai golongan 1. "Jika ada perubahan dalam struktur cukai SKT, sudah pasti akan memengaruhi volume produksi dan jumlah pekerja di dalamnya,” ujarnya.

SKT, lanjut Troy, mengalami penurunan yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu membuat Sampoerna harus terus mengatur strategi dengan jeli agar dapat mempertahankan segmen SKT-nya. "Saat ini, kami mempekerjakan 67.000 orang secara langsung dan tak langsung, di mana sebagian besarnya adalah pelinting SKT," ungkap Troy

Sampoerna, misalnya, melakukan subsidi dari profit yang didapat dari produk SPM untuk diberikan kepada SKT. Dengan cara itu, produsen SKT terbesar di Indonesia ini dapat menjaga keberlanjutan industri yang memproduksi Dji Sam Soe, dan Sampoerna Hijau.

Troy juga mengatakan, jika pemerintah benar-benar memperhatikan serapan tenaga kerja di SKT, maka volume produksi SKT golongan 2 sebaiknya diturunkan dari 2 miliar batang per tahun menjadi 1 miliar batang per tahun. Dengan demikian, para produsen SKT golongan 1 dapat mempertahankan serapan tenaga kerjanya. Langkah ini juga dapat menciptakan persaingan yang adil bagi pabrikan SKT golongan 2 dan 3, serta meningkatkan penerimaan negara. kbc10

Bagikan artikel ini: