Ibu kota baru diklaim bikin fungsi hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia lebih baik

Rabu, 25 September 2019 | 07:37 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur diperkirakan akan membutuhkan lahan seluas 180.000 hektare (Ha). Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah tanah hutan.

"Tapi tanah hutan itu tidak semuanya digunakan untuk kebutuhan bangunan ibu kota. Justru tanah hutan tersebut akan direvitalisasi," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR?BPN) Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Menurut dia, pihaknya juga memastikan tidak akan menghilangkan fungsi hutan di Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Seperti bukit Soeharto akan direvitalisasi, tapi hutan lindung.

"Sehingga fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan tanah itu sebagai fungsi ekosistem itu akan jauh lebih baik," kata dia.

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IP4T). "Dari studi awal, sebagian besar lahan itu memang adalah tanah hutan yang dikuasai langsung oleh negara," ungkap dia.

Dia menambahkan, sebagian besar lahan itu dikuasai langsung oleh negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemudian diberikan konsesi kepada pengusaha yang sewaktu-waktu bisa diambil atau dikurangi tanpa harus ada pembayaran lagi.

"Untuk IKN (Ibu Kota Negara) menurut Kementerian LHK itu tanah konsesi bisa diambil kembali tidak harus ada pembayaran. Sebab ini tanah dikuasai langsung oleh negara. Jadi jangan ada kesan IKN ini untungkan perusahaan tertentu, tidak," tutur dia.

Dia menambahkan konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan kepada perusahaan itu akan dikurangi sesuai dengan kebutuhan pembangunan ibu kota.

"Persiapan lain ya kita masih terus. Tugas kantor ini adalah mengidentifikasi tanah, kemudian nanti perjalanan tata ruang," pungkas dia. kbc10

Bagikan artikel ini: