RUU SBPB legalkan pengembangan SDG pertanian skala kabupaten

Sabtu, 28 September 2019 | 07:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melegalkan petani kecil melakukan komersialisasi  sumber daya genetik (SDG) berupa varietas benih tanaman dan sarana input pertanian maksimal dalam skala wilayah kabupaten.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendardi menuturkan terbukanya ruang bagi petani kecil mengembangkan varietas benih pertanian ini menyusul pengesahan  Rancangan Undang Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) dalam Rapat Paripurna DPR Rabu, (24/9/2019).

Kenapa hanya satu kabupaten, Agung beralasan untuk memudahkan Kementan melakukan mitigasi resiko apabila terjadi serangan organisme penyakit tumbuhan. Namun, apabila hal itu dilakukan lintas kabupaten/provinsi maka harus melakukan pendaftaran dan pengujian yang disyaratkan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVT PP) Kementan. Pihaknya beranggapan kegiatan pemanfaatan dan peredaran SDG pertanian itu telah dilakukan badan usaha dan sejenisnya.

Bukan hanya berkaitan pengembangan  varietas benih, menurut Agung RUU SBPB juga memperkenankan petani melakukan kreativitas dan mengembangkan memproduksi pupuk dan sarana produk pertanian mandiri . Perlakuannya pun sama dengan produk benih.

Kesempatan sama Mentri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan RUU tentang SBPB memastikan pemerintah memastikan petani kecil akan semakin dilindungi. Sesuai ketentuan Pasal 88 (2) dalam RUU tersebut, pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil dengan meniadakan pungutan jasa atau sarana budi daya pertanian yang disediakan pemerintah pusat dan pemda.“RUU ini disusun karena mengutamakan dan melindungi petani kecil yang dulunya belum ada yang mengatur, “ kata Amran dalam sosialisasi di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Mengenai hal ini, Agung kembali menjelaskan insentif yang diberikan Kementan adalah dengan membebaskan biaya uji multi lokasi yang dipersyaratkan PVT PP. Diakuinya ongkos untuk membiayai proses pengujian sangat mahal.

Petani kecil juga tidak perlu menunggu proses pengujian hingga dua musim tanam."Bahkan petani dapat melakukannya secara pararel," terangnya.

Agung menambahkan Kementan terus melakukan pendampingan kepada petani sampai proses pelepasan varietas benih. Belum cukup sampai disitu , petani juga akan difasilitasi apabila varietas benih pertanian itu akan dikembangkan massal maka dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

"Perlakuan ini tidak akan sama dengan korporasi," tegas Agung seraya menambahkan profil petani kecil itu sudah dimiliki penyuluh pertanian dan dinas pertanian yang databasenya tercantum dalam kelompok tani yang menerima bantuan subsidi pupuk dan sarana pertanian.

Sebelum terbitnya RUU ini, budidaya pertanian masih mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Setelah terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, substansi mengenai hortikultura dan perkebunan tidak lagi mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 1992, karena substansi mengenai pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian belum diatur dalam UU tersebut.kbc11

Bagikan artikel ini: