Lima tahun pemerintahan Jokowi, ini evaluasi paket kebijakan ekonomi oleh pengusaha

Rabu, 2 Oktober 2019 | 07:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) selama menjalankan roda pemerintahan lima tahun ini dalam rangka menstimulus perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Raden Pardede juga menilai 16 PKE yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah memberikan dampak baik kepada pelaku bisnis. 

Meski demikian, ada beberapa catatan atas implementasi dari 16 PKE yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir.

Raden menilai koordinasi antar kementerian serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan permasalahan utama yang perlu diperbaiki. "Hal ini juga ditambah dengan tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang ada," katanya seperti dikutip, Selasa (1/10/2019).

Karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih sering turun ke bawah dalam rangka memastikan apakah implementasi dari kebijakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

"Presiden harus agak lebih turun ke bawah mengevaluasi dan memonitor program prioritas secara ketat, seperti program infrastruktur di periode sebelumnya," ujar Raden.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy menilai, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang cukup berani melalui PKE tersebut dan memberikan kemudahan kepada dunia usaha. 

Menurut Eddy, 16 PKE yang dikeluarkan tersebut memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perekonomian global yang tidak mendukung akibat perang dagang.

"Banyak negara yang pertumbuhan ekonominya mulai menurun, tetapi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen," ujar Eddy

Eddy juga memberikan kritik yang senada. Regulasi baru serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dipastikan berlaku juga di daerah.

Eddy menilai relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh pemerintah seperti relaksasi DNI dan relaksasi perpajakan serta perizinan juga masih belum dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya serta stakeholder sektor terkait.

Pihak-pihak yang kompeten perlu dilibatkan agar kebijakan serta regulasi yang dikeluarkan bisa diimplementasi secara tepat sasaran dan memiliki daya ungkit terhadap perekonomian dan dunia usaha.

"Mungkin pemerintah ingin membuat aturan yang lebih detail tapi kadang karena terbatasnya pemahaman terhadap sektor usaha dan terkadang ada juga ketidakpercayaan kepada sektor usaha sehingga terkadang ada aturan yang melindungi pihak-pihak tertentu," ujar Eddy.

Eddy menilai bahwa ke depan pemerintah perlu secara lebih intensif melibatkan dunia usaha terutama sektor terkait agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. kbc10

Bagikan artikel ini: