Potensi sumber daya kelautan RI capai US$1,2 triliun

Rabu, 2 Oktober 2019 | 19:15 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang sangat kaya. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ditaksir mencapai US$1,2 triliun per tahun.

Untuk itu, Luhut mengimbau program pendikan seperti Selolah Tinggi Perikanan (STP) dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) yang dapat mendorong pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan nasional. Dia meminta siswa-siswa di sekolah perikanan bangga dengan kekayaan laut dan perikanan Indonesia. 

Dengan demikian, akan lebih profesional dan dapat mendorong sektor perikanan dan kelautan memimpin dan menopang perekonomian nasional. "Potensi kelautan nasional mencapai US$ 1,2 triliun per tahun. Yang belum kita eksplorasi maksimal. Anda harus tahu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut yang kaya. Anda harus bangga, dengan begitu akan bekerja profesional. 

Saya minta kita semua melindungi dan membuat industri ini lebih maju. Industri ini hanya bisa jalan kalau kita bersama dan tidak hanya ngomong," kata Luhut saat Launching Peraturan Presiden (Perpres) No 18/2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F/ Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan) di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Untuk itu, menurut Luhut sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas. "Selama ini, kita suka dimain-mainkan. Sebagai negara berdaulat dengan kepulauan terbesar dunia, kita harus tegas dengan ketentuan-ketentuan berlaku," kata Luhut.

Mantan Dubes RI untuk Singapura ini mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Seperti, program Satu Juta Nelayan Berdaulat, yang memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi.

"Penindakan kapal-kapal pelaku illegal, unreported and unregulated Fishing (IUU fishing). Dimana, hingga tahun 2019, jumlah kapal yang di tenggelamkan sudah 539 unit kapal. Serta, Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries, yang saat ini masih terus kita dorong," kata Luhut. 

Di sisi lain, Luhut menyoroti kondisi awak kapal perikanan tangkap Indonesia. "Anda mengkonsumsi hasil laut, tapi apakah menyadari apa yang terjadi di balik itu? Apa yang terjadi dengan awak kapal perikanan kita, mengalami kekerasan, merja paksa dan sebagainya? 

Ini harus kita hindari. Harus kita jaga betul, jangan sampai awak kapal perikanan tangkap kita menghadapi berbagai ancaman. Bahkan, diistilahkan sebagai 3D, yakni dirty, dangerous, and difficult (kondisi kotor, berbahaya, sulit)," kata Luhut.

Dengan adanya Perpres No 18/2019, kata Luhut, perlakuan atas awak Indonesia diharapkan lebih baik. Selanjutnya, untuk pelaksanaan Perpres tersebut, kata Luhut akan digelar sejumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan Indonesia.

"Kita mau standar-standar yang ada dan sekarang ada Perpres yang sudah ditandatangani Presiden, mengacu pada standar internasional. Jangan sampai, kru-kru kapal kita nggak diperlakukan dengan benar," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: