KPPU: 22 perusahaan di wilayah Kanwil IV belum bayar denda Rp 32,73 miliar

Kamis, 3 Oktober 2019 | 16:15 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kanwil IV KPPU mengumumkan pelaku usaha yang belum menjalankan putusan. Di wilayah IV yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta serta Nusatenggara, ada sekitar 22 perusahaan yang tidak kooperatif. 

Kepala KPPU Kanwil IV Dendy Rahmat Sutrisno mengatakan bahwa langkah ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha untuk melaksanakan Putusan KPPU di Wilayah Kerja Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya.

"Untuk Wilayah kerja Kanwil IV KPPU terdapat 8 Putusan dengan 22 Terlapor yang belum melaksanakan Putusan KPPU. Nilai denda untuk 8 Putusan yang belum dilaksanakan Pelaku usaha ini adalah sebesar Rp 32,73 M," ujarnya di Surabaya, Rabu (2/10/2019). 

Untuk Nama Pelaku Usaha yang belum melaksanakan Putusan KPPU di Wilayah Kerja Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya adalah CV Pradhana Teknik, CV Lotus, PT Prima Persada Nusantara, PT Mulya Agung Dirgantara, CV Agro Nusa Permai, CV Mulia Agro Lestari, PT Berkah Surya Abadi Perkasa, PT Swadharma Perkasa, PT Prima Abadi System dan PT Mulyo Mukti.

Selain beberapa perusahaan tersebut, juga PT Gugah Perkasa Ripta, PT Mulya Abadi Utama, PT Indo Power Makmur Sejahtera, PT Mega Indah Abadi, PT Astria Galang Pradana, PT Tri Tunggal Abadi, PT Samudra Jaya Niaga Perkasa, PT Antar Mitra Sejati, CV Mitra Terang Abadi, CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi dan CV Putra Kencana Perkasa

"Secara Nasional dapat diinformasikan bahwa Putusan yang sudah berstatus berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sebanyak 141 Putusan dengan 542 terlapor," tambah Komisioner KPPU, M. Afif Hasbullah.

Adapun Putusan yang belum dilaksanakan sebanyak 86 Putusan dengan jumlah terlapor sebanyak 296 Terlapor. Dari keseluruhan Putusan yang belum dilaksanakan oleh Pelaku Usaha ini nilai denda yang belum disetor ke kas negara oleh pelaku usaha yang belum melaksanakan putusan KPPU adalah Rp 333,37 Miliar.

“KPPU sudah melakukan upaya persuasif kepada pelaku usaha, namun apabila Pelaku Usaha masih tidak kooperatif maka KPPU dapat mengambil langkah hukum dengan menyerahkan ke Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, karena putusan KPPU yang inkracht dapat dijadikan alat bukti permulaan”, jelas Afif Hasbullah.

Sebagai informasi saat ini KPPU sudah mempunyai MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia dan menjajaki peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara untuk membantu KPPU dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha.kbc6

Bagikan artikel ini: