INSA inginkan aturan asas cabotage dipertahankan

Rabu, 9 Oktober 2019 | 18:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional (Indonesian National Shipowner/INSA) berpandangan Undang Undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayaran belum perlu direvisi.

Wakil INSA Darmansyah Tanamas mengingatkan eksistensi industri pelayaran nasional dihadapkan dua tantangan besar dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal , bagaimana industri pelayaran niaaga 2mampu melakukan efisiensi operasional dan manajemen sehingga dapat berjalan efisien.

Adapun tantangan utama dari sisi eksternal adalah ketidak konsisten regulasi .Keinginan merevisi UU Pelayaran yang baru berumur 11 tahun menjadikan pelaku usaha gamang.

Apalagi wacana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 yang akan merevisi Pasal 8 berkaitan Angkutan Laut Dalam Negeri dan Pasal 25 berkaitan Pelayaran. Menurutnya kedua pasal tersebut merupakan marwah dari UU Pelayaran yakni asas cabotage.

Asas cabotage yang digawangi melalui proses panjang yakni Inpres no 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Sebelum adanya asas ini, sebagian besar transportasi laut dilayani kapal kapal berbendera asing. Hal inilah yang menyebabkan usaha angkutan laut nasional sempat terpuruk.

Karena itu asas cabotage merepresentasikan kedaulatan negara. Menurutnya sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan Australia juga menerapkan aturan ini.

"INSA menolak wacana ini.Kita sudah sampaikan ke Presiden.Sebagian orang tidak mengerti pentingnya kedaulatan negara," ujar Darmansyah ketika memberi keterangan pers berkaitan ajang Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 di Jakarta, Rabu ( 8/10/2019).

Dunia usaha justru menilai pemerintah seharusnya menuntaskan aturan turunan (Peraturan Pemerintah ) yang sampai saat ini belum juga dirilis. Tanpa adanya aturan teknis menyebabkan UU Pelayaran Nasional belum berjalan optimal.Misalnya dukungan pembiayaan modernisasi angkutan kapal niaga nasional

Namun dia meyakini semenjak penerapan aturan asas cabotage, indistri pelayanan nasional kian bertumbuh.Catatan INSA menyebutkan tahun 2005 jumlah armada kapal di Indonesia sebanyak 6.041 unit.Adapun di tahun 2017 sudah mencapai 24.046 unit.

Sementara total kapasitas angkut pada tahun 2005 sebanyak 5,6 juta Gross Ton. Sedangkan di tahun 2017 sudah sebesar 38,7 juta GT.

Berkaitan IME Expo 2019, Steve Chwee, General Manager Reed Panorama Exhibitons berharap ajang ini dapat menjadi jendela bagi dunia usaha untuk mengetahui perkembangan industri maritim di Tanah Air. Selain pembangunan infrastruktur industri maritim, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negerib sebagai base load pengembangan industri perkapalan.

"Namun kita tahu masih banyak kendala yang dihadapi industri seperti ketersediaan bahan baku, teknologi dan sumber daya masih menjadi pekerjaan rumah terpenting pemerintah," ujar Steve

Steve menambahkan IME 2019 yang akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 16-18 Oktober mendatang, akan menjadi tuan rumah lebih dari 100 peserta dari tujuh negara yakni Indonesia, Singapura, China, Belanda , Thailand, Italia dan Thailand. IME diharapkan juga menjadi ajang pertemuan bagi 3.000 pengunjung dan delegasi dagang dan industri bahari.kbc11

Bagikan artikel ini: