Kementan keluarkan rekomendasi impor daging sapi Brasil

Rabu, 9 Oktober 2019 | 21:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberikan rekomendasi impor daging sapi asal Brazil. Pemerintah telah menugaskan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengimpor .  Rekomendasi ini diberikan setelah keputusan impor ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) Kementerian Koordinator Perekonomian pada Agustus lalu.

"Kemarin (8 Oktober 2019) sudah dikeluarkan," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dari tiga BUMN, Ketut mengatakan baru Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) dan PT Berdikaro (Persero) yang mengajukan rekomendasi. Sedangkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero) belum mengajukan.

Berdasarkan rakortas, Bulog mendapat kuota impor 30.000 ton daging sapi,  Berdikari 10.000 ton dan PPI 10.000 ton. "Intinya nanti realisasi akan segitu [50.000 ton] karena seuai dengan rakortas," ujarnya.

Ketut menduga hambatan disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar antara Kedutaan Besar Brazil dengan Komunitas Veteriner Brazil. Ia mengungkapkan otoritas veteriner Brazil seringkali diwakili oleh pihak kedutaan besar. "Padahal yang kita butuhkan otoritas veteriner dia yang tandatangani requirement (persyaratan)," terang dia.

Dia memastikan daging sapi Brazil sudah bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan vaksinasi berdasarkan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE). "Intinya terkait daging, sepanjang tanpa tulang, tanpa limpoglanula, dimasukkan ke dalam freezer atau pendinginan dalam suhu tertentu, itu aman dari PMK," imbuhnya.

Menurutnya impor daging asal Brasil dibutuhkan karena produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 67 % kebutuhan nasional.Sedangkan 33% masih harus impor. Kementan mencatat kebutuhan daging nasional kini sekitar 667.000 ton.

Ketut menambahkan proses kini berada dalam Kementerian Perdagangan untuk penerbitan Surat Perizinan Impor (SPI). "Posisi sudah di Kementerian Perdagangan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: