Tergencet aturan PMA, 500 perusahaan jasa konstruksi terancam gulung tikar

Kamis, 10 Oktober 2019 | 08:25 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sebanyak skitar 500 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) terancam gulung tikar.

Hal itu lantaran terhambat aturan PMA dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) nomor 9 tahun 2019. Aturan tersebut menyatakan PMA harus berupa Badan Usaha bukan perorangan.

"Keberatan PMA berupa BUJK, kebanyakan bukan badan usaha tetapi perorangan," ujar Sekretaris Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta Erwin Princen Sihite, Rabu (9/10/2019).

Hal itu terbukti dari banyaknya BUJK PMA yang tidak bisa memperpanjang izin. Padahal banyak yang izinnya akan berakhir pada Desember 2019 nanti.

Erwin memperkirakan bila tidak ada revisi aturan tersebut akan membuat satu persatu BUJK PMA mati. Kondisi tersebut akan berlanjut hingga 2021 mendatang.

"Kita upayakan aturan ini boleh adab transisi agar PMA bisa melakukan perubahan di kepemilikannya," terang Erwin.

Di DKI Jakarta terdapat 107 BUJK PMA yang beroperasi. Erwin bilang Permen 9/2019 ini bertolak belakang dengan visi pemerintah yang ingin menjaring investor asing. kbc10

Bagikan artikel ini: