BUMN ini minta pengoperasian kapal ternak dievaluasi

Kamis, 10 Oktober 2019 | 23:07 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah mengoperasikan kapal khusus angkutan ternak telah berjalan sejak akhir 2015 lalu. Sebagai implemenasi dari ‘tol laut’  yang dimaksudkan guna memperlancar distribusi ternak antar pulau di Indonesia sehingga konsumen memperoleh harga daging sapi yang terjangkau.

Namun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Berdikari (Persero) menilai meski pemerintah memberikan subsidi bagi pelaku usaha mengangkut sapi hidup ke wilayah konsumen tetap tidak visible dijalankan. Direktur Operasional  PT Berdikari Oksan Panggaban mengimbau pengoperasian kapal ternak dievaluasi.

Okan menilai pengangkutan ternak sapi hidup dari provinsi penghasil sapi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali tidak visible dijalankan. Bagi Berdikari akan jauh lebih efisien pendistribusiannya sudah berbentuk produk daging.

Okan  mengakui Berdikari menarik diri menyerap sapi lokal dari daerah produsen di tahun 2016. ”Kita hanya melakukan shipment sebanyak bampat kali,”ujar Oksan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/10/2019)

Sebelum pengoperasian kapal ternak, pelaku usaha menggangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) , Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali di tahun 2016 menggunakan kapal tradisional yang dinilai mengindahkan prinsip kesejahteraan hewan .Oksan mengungkapkan biaya yang dibutuhkan untuk mengirim satu sapi berkisar Rp 1 juta.

Namun, dengan adanya subsidi tol laut, pelaku usaha hanya perlu mengeluarkan dana Rp 500.000 per ekor.Menurutnya meski menggunakan kapal khusus ternak, berat sapi mengalami penyusutan berat badan  akibat mengalami stres dalam perjalanan.

"Ternak itu kalau di perjalanan suka stres, akhirnya bobot mereka turun. Pelaku usaha harus keluar biaya lagi untuk menggemukkan sapi-sapi ketika sudah tiba di lokasi tujuan. Itu yang membuat harga tetap mahal," jelas Oksan.

Berkaca dari kondisi tersebut, ia mengatakan semestinya pengiriman tidak dilakukan dalam bentuk sapi hidup, tetapi dalam bentuk daging. Maka itu, perlu dibentuk rumah potong hewan (RPH)  terintegrasi dengan cold storage yang mumpuni, besar dan berkualitas di sentra-sentra produksi sapi.

Berdikari sebagai BUMN peternakan sedianya sudah berencana membangun RPH di sentra sapi lokal di luar Jawa, seperti NTB dengan pertimbangan masih banyak hamparan luas buat pembibitan dan penggemukan. Selain itu sumber pakan relatif lebih memadai. Hanya saja, rencana tersebut terganjal kepastian pasokan sapi dari peternak.

"Pembentukan RPH harus didukung persediaan sapi potong yang berkelanjutan. Harus ada kepastian stok. Jika tidak, RPH akan mati dan hanya membuang-buang biaya saja," tuturnya.

Ia enggan menjelaskan biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Yang pasti, sambungnya, itu membuat biaya produksi menjadi tinggi dan harga jual jadi sulit bersaing."Apa lagi kita sekarang harus berkompetisi dengan daging sapi dan kerbau impor," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: