Kemendag cabut izin usaha importir tekstil di Surabaya

Minggu, 13 Oktober 2019 | 12:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut izin usaha salah satu importir pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Perusahaan ini mendapat izin lumayan banyak.Setelah kita lakukan pemeriksaan di alamatnya, ternyata nggak ada pabrik. Maka kita cabut izin impornya dan cabut izin angka pengenalan importir produsennya. Jadi tidak bisa impor lagi,”ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana  di Jakarta, baru-baru ini.

Tanpa menyebutkan identitas nama perusahaan itu, Wisnu mengatakan pemegang API P ini memanipulasi data dan kegiatan usaha demi mendapatkan izin dan rekomendasi impor kain yang merupakan bagian dari komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurutnya perusahaan ini meminta izin impor sebesar 16 juta meter. Namun, ketika diselidiki ke lokasi, ternyata korporasi tersebut sama sekali tidak memiliki mesin untuk memproduksi kain.

Artinya, mereka mengimpor kain untuk kemudian dijual kembali ke produsen-produsen tekstil di dalam negeri.Padahal, lanjut Wisnu, perusahaan API-P hanya boleh mengimpor untuk keperluan bahan baku produksi sendiri dan tidak boleh memindahtangankan atau menjual barang yang diimpor ke pihak lain."Kami akan blacklist perusahaan dan juga orangnya sehingga di waktu mendatang dia tidak akan bisa melakukan usaha kembali," tegas Wisnu

Saat ini, Kemendag juga tengah mengawasi 21 perusahaan lain yang terindikasi melakukan kecurangan serupa. Perusahaan-perusahaan itu, lanjut Wisnu, mengajukan izin impor TPT dalam jumlah besar sehingga harus diverifikasi betul kegiatan usaha mereka."Kami lihat dari izin impornya. Kalau besar kita harus cek apakah izin impor mereka sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki. Sebagian besar yang kami awasi ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah," kata dia.

Kesempatan sama, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menjelaskan modus penyelundupan impor TPT biasanya berupa penyelewengan jenis barang (manipulasi kode HS) dan jumlah barang. "Modusnya nggak ada yang spesifik untuk  penyelundupan TPT, ini berlaku umum," ujarnya.

Heru mengatakan Bea Cukai akan memperkuat upaya penindakan melalui satuan tugas (satgas) yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Bea Cukai), Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).Heru menjelaskan impor dilakukan melalui verifikasi berjenjang mulai  kontainer masuk, dicek melalui sistem inventaris, pemeriksaan perlakuan, dan dilakukan verifikasi kembali ketika keluar.

"Kalau dia misalnya dapat jatah impor 100 meter tapi ternyata ngak punya mesin, kita tutup. Karena itu merusak pelaku usaha lain," tegasnya.

Heru menyebut hanya 4,07% impor TPT datang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) dan sisanya dari pelabuhan dan bandara."Soal tekstil ini saya tegaskan bahwa masalah itu ada di hulu dan hilir, bukan hanya (kebocoran) di PLB," pungkasnya.

Sebelumnya , Kemendag berencana merevisi Permendag No 64 tahun 2017 tentang Ketentuan Impor TPT. Ini dilakukan guna mengamankan produk tekstil dari gempuran impor , terutama dari pakaian bekas.kbc11

Bagikan artikel ini: