RUU Pertanahan berisiko kian marginalkan petani

Rabu, 16 Oktober 2019 | 05:48 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Meski, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menunda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan. Namun publik harus terus mengawal agar pembahasan dari regulasi ini tidak menyimpang dengan UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan nafas RUU Pertanahan semakin membuka pengusahaan lahan atas nama investasi. Padahal, selama ini melalui UU Perkebunan dan UU Penanaman Modal Asing memfasilitasi arus investasi agribisnis global melalui Hak Guna Usaha (HGU) tanpa batas luas lahan yang dimanfaatkan.

Menurut Yusuf  usaha korporasi ini merubah struktur pertanian di banyak daerah berubah dari tanaman pangan menjadi tanaman perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor. Sementara dalam RUU Pertanahan ini akan memperpanjang hak guna usaha (HGU) dari 35 tahun, menjadi 90 tahun. “Padahal dalam UU Pertanahan hanya mengizinkan satu kali perpanjangan untuk memperoleh izin HGU,” terang Yusuf dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Data yang dihimpun IDEAS , pada 2016, luas perkebunan kelapa sawit 20 tahun lalu dikisaran 3 juta ha. Sementara kini menembus 14 juta ha. Setidaknya kurang dari 4 juta ha dikuasai 15 perusahaan besar swasta. Sementara 66 perusahaan mendapat hak pengelolaan hutan alam dan tanaman industri.

IDEAS juga mengidentifikasi setidaknya terdapat 168 pemodal skala besar baik swasta maupun negara melakukan akusisi lahan skala besar di atas 100.000 hektare (ha). Namun penguasaan lahan bukan hanya di perkebunan sawit, namun sektor kehutanan dan  pertambangan.

Sementara bagi masyarakat petani, ada diantara mereka berpindah menekuni budidaya sawit. Namun ada juga yang tergusur menjadi petani penggarap/buruh  . Padahal, amanat UU no 5/196o ini, setiap keluarga petani memiliki tanah peratnaian dengan luas minimum 2 ha. Namun, hingga kini amanat UU tersebut gagal dilaksanakan.

Faktanya, tercatat pada 2018 dari 27,7 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP) , 89,1% diantaranya hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 2 ha.Bahkan menurut Meli Triana, peneliti IDEAS  lainnya, sebanyak 58,7% RTUP hanya memiliki lahan pertanian 0,5% yang disebut petani gurem. Daerah dengan konsentrasi petani gurem tinggi justru banyak ditemui di daerah sentra padi terutama di Jawa, seperti Tasikmalaya, Bojonegoro dan Idramayu.

Meli berpendapat semestinya regulasi yang ada termasuk RUU Pertanahan  memperkuat UU Agraria No 5 tahun 1960. Dengan kebijakan utama pemerintah mempertahankan dan mengembangkan skala kecil di Jawa yang harus difasilitasi  land reform. Arah kebijakan bukan hanya akan menjamin ketahanan pangan nasional namun juga akan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.

Yusuf kembali menjelaskan kegagalan pemerintah sejak Orde Baru hingga sekarang menyebabkan krisis agraria tidak berkesudahan. Ketimpangan struktur kepemilikan tanah yang sangat tajam juga menyebabkan  laju kerusakan ekologis yang semakin luas.kbc11

Bagikan artikel ini: