Menag imbau pelaku usaha tak buru-buru sertifikasi halal

Jum'at, 18 Oktober 2019 | 07:12 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Beleid Jaminan Produk Halal mulai berlaku Kamis (17/10/2019) kemarin. Untuk itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau pelaku usaha mulai melakukan sertifikasi halal. Meski, ia tidak menyarankan mereka terburu-buru dalam mengurus sertifikasi halal tersebut. 

"Tidak perlu semuanya cepat-cepatan," ujar Lukman di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Ia mengatakan para pelaku usaha punya waktu lima tahun untuk mengantongi sertifikasi halal.

Waktu lima tahun, menurut Lukman, cukup panjang bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan jaminan produk halal tersebut. Sehingga, ia berharap tidak ada antrean panjang di loket pendaftaran sertifikasi halal tersebut.

"Ini kan lima tahun, jadi kita kan tidak perlu terburu-terburu, tergopoh-gopoh," kata dia. "Jangan dibayangkan hanya sehari sehingga ada antrean di loket. Ini kan lima tahun."

Lukman mengatakan nantinya pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara manual dan online. Saat ini, pendaftaran diprioritaskan manual lantaran ia menilai para pelaku usaha UMKM tidak terbiasa dengan sistem online.

Lebih lanjut, Lukman mengingatkan bahwa hari ini, 17 Oktober 2019, adalah tanggal dimulainya ketentuan sertifikasi halal. Namun berlakunya beleid Jaminan Produk Halal itu tidak serta merta membuat sertifikasi halal langsung menjadi wajib.

"Jadi 17 Oktober 2019 itu tanggal dimulainya sertifikasi halal, bukan diwajibkannya sertifikasi halal. Kalau diwajibkan kan ada konsekuensi sanksi hukum," ujar Lukman.

Lukman mengatakan kewajiban itu baru berlaku setelah lima tahun dilalui masa pentahapan. Pada lima tahun pertama, pada 17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024, pemberlakuan sertifikasi halal itu baru dikhususkan untuk produk makanan dan minuman, serta produk dan jasa terkait keduanya. Sementara, untuk produk lainnya seperti obat dan kosmetik, belum diberlakukan.

"Nanti setelah lima tahun ini berlalu, baru ada penegakan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal akan dikenai sanksi," tutur Lukman.

Ia membantah langkah tersebut sebagai kemunduran yang dilakukan pemerintah setelah Undang-undang Jaminan Produk Halal terbit pada 2014. "Ini cara kita secara persuasif menerapkan bagaimana perintah Undang-undang itu dilakukan. Karena, UU mengatakan pemberlakuan proses sertififikasi halal dilakukan 5 tahun sejak disahkannya UU," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: