Ini dia tarif terbaru cukai hasil tembakau

Kamis, 24 Oktober 2019 | 12:16 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) merilis aturan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang akan diterapkan untuk 2020. Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019.

Dalam beleid yang diundangkan pada 21 Oktober 2019 ini, otoritas fiskal menaikkan tarif cukai dan harga jual eceran beberapa jenis hasil tembakau.Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan tarif CHT ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat.

"Bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikandampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara yang berpihak pada kemaslahatandan kemanfaatan," tulis beleid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Adapun persentase kenaikan cukai tertinggi dilakukan terhadap jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II. Pada golongan tersebut, kelompok hasil tembakau dengan harga jual eceran (HJE) paling rendah Rp 1.015 sampai Rp 1.485 dikenakan tarif Rp 470, atau mengalami kenaikan 32,39% dari tarif terdahulu.

Dalam beleid terbaru itu, pemerintah juga mempertahankan jumlah layer tarif CHT.Selain itu tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku, dan/ atau harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku.

Sementara itu, batasan harga jual eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Sedangkan batasan harga jual eceran terendah per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.kbc11

Bagikan artikel ini: