1 Desember, pemerintah bakal rilis data terbaru lahan baku sawah

Kamis, 31 Oktober 2019 | 21:00 WIB ET
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil  (kanan) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (dua kiri).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil (kanan) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (dua kiri).

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan akan ada penambahan luas lahan baku sawah dari yang semula ditetapkan sebesar 7,1 juta hektare (ha). Data total luas lahan baku sawah yang baru ini akan dirilis pada 1 Desember 2019.

Sofyan mengatakan, seiring adanya perubahan data, maka pihaknya akan merevisi Surat Ketetapan (SK) Menteri ATR/BPN Nomor 339 Tahun 2018. Dalam SK tersebut, luas lahan baku sawah ditetapkan sebesar 7,1 juta ha. Angka itu dirilis pada 8 Oktober 2018 dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Diketahui, total luasan yang dirilis BPS itu jauh lebih rendah dibanding luas baku sawah yang diklaim kementan sebesar 8,1 juta hektare maupun hasil Sensus Pertanian oleh BPS tahun 2013 sebesar 7,75 juta hektare.

"(SK) akan ada perbaikan. (Penambahan) seberapa besar tunggu saja. Sekarang baru diverifikasi 20 provinsi daerah penghasil beras terbesar nasional," kata Sofyan di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Sofyan mengatakan dalam waktu satu bulan ke depan, tim ahli dari Kementerian ATR, Kementan, BPS, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) fokus melakukan verifikasi lapangan terhadap data luas baku sawah yang diperoleh dari pencitraan satelit. Namun, ia enggan menjelaskan wilayah mana saja yang tengah diverifikasi.

Lebih lanjut, Sofyan menyebutkan di tiap-tiap daerah dapat terjadi penurunan maupun kenaikan luas baku sawah. Namun, secara akumulasi ia menyatakan akan ada penambahan. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa area pertanaman yang tidak terbaca oleh citra satelit dengan skala 1:5000.

"Citra satelit itu sudah cukup jelas. Cuma ada beberapa hal yang diintepretasi. Nah, keliru intepretasi dalam ilmu itu selalu ada. Makanya ini yang kita verifikasi di lapangan," ujarnya

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan kedatangannya ke Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari program 100 hari kerjanya,yakni menyinergikan data pertanian tertuma luas baku sawah.SYL berharap per 1 Desember semua pihak dapat menyepakati data pangan bersama sama. "Data pertanian hanya ada satu," ujarnya.

SYL berjanji akan mengawal langsung proses verifikasi. Apalagi hasil akhir data ini akan digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

" Dampaknya sangat besar, baik terhadap petani maupun masyarakat luas. Kita tidak boleh main main. Ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia," tegasnya

Kesempatan berbeda Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pada tahap awal, penyeragaman data akan difokuskan pada tanaman padi. Apabila memang sudah valid, pemerintah akan memperluas kebijakan ke komoditas pangan strategis lain seperti jagung dengan tetap melibatkan kementerian dan lembaga teknis bersankutan..

Suhariyanto pun menambahkan, potensi perubahan luas baku sawah tetap ada. Sebab, pada data luas sawah rilisan BPS pada tahun lalu dengan menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA), hanya mencakup 16 provinsi sentra produksi padi.

Sementara, data yang akan dirilis selanjutnyaakan mencakup seluruh provinsi. "Ini yang akan disempurnakan," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: