158 Koperasi ditemukan tak kantongi izin

Senin, 4 November 2019 | 08:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Praktik koperasi tak berizin masih saja berkeliaran di masyarakat. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop dan UKM) bahkan telah menemukan sebanyak 158 badan usaha berbadan hukum koperasi dan lembaga/perorangan tak mengantongi izin pada periode Januari-Agustus 2019.

Lembaga yang mengatasnamakan koperasi itu beroperasi namun tidak berizin dan menyeleweng dari peraturan perundang-undangan tentang pengkoperasian.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM, Luhur Pradjarto, yang ditemui Kontan.co.id, dalam suatu kesempatan menyatakan temuan tersebut merupakan hasil penelusuran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang turun langsung ke seluruh Indonesia. Ia menegaskan, yang terjadi di lapangan bukan investasi bodong, melainkan pelanggaran yang dilakukan Koperasi terkait sejumlah prinsip koperasi dan pengkoperasian.

“Contoh lainnya suatu kelompok yang kerjanya sudah seperti koperasi ini sudah mengurus izinnya, tapi surat izin usahanya belum turun dan tetap beroperasi layaknya koperasi, tapi sudah keduluan didata oleh PPKL. Ada juga yang memberikan bunga pinjaman yang tinggi ke anggota. Nah, yang seperti itu yang masuk di pendataan PPKL," ungkapnya, pekan lalu.

Menurut dia, temuan tersebut merupakan suatu early warning system yang baik kepada dinas-dinas terkait di provinsi maupun kabupaten agar tetap melek terhadap koperasi maupun lembaga/perorangan dan memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap penyelewengan agar tidak merugikan masyarakat.

Asisten Deputi Penyuluhan, Bagus Rachman mencontohkan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Aceh Maduma-Madani Grup di provinsi Aceh kabupaten Aceh Tengah.

KSP tersebut memiliki nomor induk koperasi tetapi sebagaimana Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pasal 3 Ayat 2, KSP wajib memiliki surat izin usaha dari Kemenkop UKM, ternyata mereka tidak mengantongi surat izin tersebut.

“Nah kalau yang kasusnya kayak begini, nanti bisa diurus surat izinnya, kami bisa bantu jadi legal. Tapi kami harus melihat lagi kronologis usaha simpan pinjamnya. Ternyata setelah ditelusuri PPKL kami, sistem pengembalian pinjaman mereka secara harian dengan bunga 20 persen. Itu kan sudah berpotensi banyak kecurangan di sana, makanya oleh PPKL direkomendasikan agar dibubarkan karena dianggap meresahkan masyarakat," terang Bagus.

Hingga kini, PPKL berhasil mendata sebanyak 158 badan usaha berbadan hukum koperasi tidak menjalan prinsip koperasi dan lembaga atau perorangan yang operasionalnya seperti koperasi namun bukan koperasi.

Jumlah tersebut tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia di antaranya sebanyak 30 di Jawa Timur, 23 di Bali, 17 di Aceh, 13 di Kalimantan Barat, 11 di NTT, sepuluh di Sulawesi Tengah, sembilan di Jawa Tengah, tujuh di Jambi dan Sulawesi Tenggara, enam di Sulawesi Selatan, dan empat di Jawa Barat.

Lalu di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara masing-masing ditemukan tiga, dua di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat, dan masing-masing satu di Banten, Lampung, dan NTB.

Sementara jumlah badan usaha berbadan hukum koperasi yang tidak menjalankan prinsip koperasi sebanyak 64 badan usaha, sedangkan lembaga atau perorangan berbajukan koperasi berjumlah 73 dan sisanya untuk keterangan lain-lain karena PPKL kesulitan bertemu dengan pengelolanya.

Selanjutnya hasil identifikasi tersebut akan diteruskan kepada Deputi Pengawasan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut agar dapat ditangani sesuai mekanisme yang ada. kbc10

Bagikan artikel ini: