Platform nakal bakal dikenai denda hingga Rp500 juta

Selasa, 5 November 2019 | 08:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengancam dengan denda hingga Rp 500 juta terhadap platform nakal atau melanggar peraturan Undang Undang (UU). 

"Akan ada dendanya sedang diatur Rp 100 juta sampai Rp 500 juta per konten," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Senin (4/11/2019).

Pemerintah mengharuskan platform digital aktif melakukan pembersihan konten. Selama ini pembersihan konten dilakukan oleh pemerintah.

Saat ini tengah diatur Standard Operating Procedure (SOP) terkait penghapusan konten tersebut. Nantinya penghapusan konten akan dapat dilakukan berdasarkan laporan mau pun hasil pemindaian sendiri.

"Pelaporannya terbuka bisa lewat masyarakat atau pemerintah," terang Semuel.

Platform yang dimaksud merupakan platform yang dapat diakses publik seperti Facebook, twitter, hingga youtube. Nantinya konten seperti pornografi, perdagangan manusia, terorisme harus dibersihkan oleh platform tersebut. kbc10

Bagikan artikel ini: