Menteri Edhy bakal tinjau ulang regulasi di era Susi

Rabu, 6 November 2019 | 18:32 WIB ET
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo (kiri).
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo (kiri).

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo mengungkapkan akan meninjau ulang sejumlah regulasi yang dirilis MKP sebelumnya, namun  dinilai menghambat keberlanjutan usaha perikanan Nasional.

Edhy mengatakan sudah sepuluh hari dirinya  memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini  digunakan untuk menyerap informasi baik nelayan maupun pengusaha. Edhy mengaku menemukan sejumlah permasalahan sehingga dianggap mengganjal keberlanjutan usaha.

Edhy mencontohkan aturan tentang kepiting dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP No 56/2016) tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Saya dapat masukan, kepiting kok ukurannya diatur? Ya diatur supaya sustainability-nya terjaga. Supaya tidak ada kepunahan. Mereka bilang, tidak bisa Pak itu kan kalau di alam kami membudidayakan kepiting lunak, itu tak bisa seperti aturan itu. Tapi semangat aturan itu adalah menjaga keberlangsungannya. Kalau di lapangan memang benar adanya baru kita lakukan perbaikan," kata Edhy dalam pembukaan AQUATICA ASIA & EXPO 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019)

Edhy juga mendapat masukan terkait regulasi lobster. Nelayan menilai ekspor baby lobster perlu dilakukan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Untuk hal ini, dia mengatakan pemerintah membolehkan ekspor asal ukuran lobster sudah dewasa sehingga menghasilkan devisa yang besar untuk negara.

"Ada lagi, Pak, masa baby lobster kok enggak boleh ekspor? Oh ya, maksudnya tidak diekspor kalau ekspor kita hanya dapat keuntungan kecil. Kalau diekspor lalu dikembangkan negara lain yang lebih untung adalah devisa negara lain. Terus? Kenapa tidak dibudidayakan saja di dalam negeri kita sendiri. Ada lagi, ada aturan budidaya di mana dia ditangkap di situ budidaya, itu enggak bisa Pak nanti itu menimbulkan penyakit. Loh, belum budidaya kok sudah penyakit," katanya.

Edhy pun menawarkan solusi  jika untuk ketersediaan benih yang cukup, bisa dibuat aturan untuk tiga provinsi membuat kawasan budidaya lobster diantara mereka. "Sehingga lobster tersebut bisa memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia," tukasnya.

Selain itu, mantan Ketua Komsisi DPR yang membidangi Pertanian dan Kelautan ini juga memperoleh kritikan terkait pembatasan tonase kapal tangkap. KKP hanya memberikan batas toleransi kapal ikan 130 gross ton (GT) yang dapat beroperasi. Padahal, sebelumnya, kapal ikan sebesar 300 GT pun masih diizinkan beroperasi.

Pengusaha beranggapan aturan tersebut mengakibatkan sulitnya meraih laba yang memadai, padahal resiko menangkap ikan dilaut bebas  juga besar.Namun disatu sisi, pemerintah berkepentingan untuk menyeimbangkan peran antara nelayan kecil dengan pengusaha besar.

"Dulu dibikin kapal angkut karena kapal angkut itulah devisa negara kita dengan mudahnya melayang di tengah laut. Menjadi transhipment di tengah laut tidak ada kontrol. Mari kita komitmen. Ukuran kapal kapal 30 GT kapal besar diatur supaya tidak terjadi perebutan antara pengusaha pemilik modal besar dengan nelayan tradisional di pinggir pantai. Ok kita rubah tapi pelan pelan," tambahnya.

Adanya beberapa temuan permasalahan ini, Edhy ingin seluruh stakeholder bahu membahu memberi sumbangsih untuk perbaikan sektor perikanan dan kelautan ke depan. KKP akan terus berupaya menciptakan aturan yang adil dan dapat mendorong pendapatan negara.

“Kalau dihitung jari saya (permasalahan red), sebetulnya tidak sampai. Saya yakin bisa selesaikan.Kami siap revisi beberapa aturan yang memberatkan bagi teman-teman semua,” pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: